fajarnews

Pemda Harus Tindak Restoran Tolak Tapping Box

Redaksi : Andriyana | Senin, 11 September 2017 | 23:50 WIB

HASAN
Rapat kerja Komisi II DPRD Kota Cirebon dengan BKD Kota Cirebon membahas soal tindak lanjut pemasangan tapping box dan epos di sejumlah restoran di Kota Cirebon, Senin (11/9)

Fajarnews.com, CIREBON - Rapat antara Komisi II DPRD Kota Cirebon dengan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon membahas soal tindak lanjut pemasangan tapping box dan epos di gedung DPRD, Senin (11/9).

Dalam rapat tersebut disimpulkan, dengan pemasangan tapping box BKD yang saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak restoran sebesar 10 persen dengan menggunakan 14 alat pengoptimalan pajak yaitu epos delapan buah dan tapping box enam buah, dimana tapping box dan espos sudah terpasang sejak sebulan lalu.

Sekretaris BKD, Eriza yang ditemui selepas rapat dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon menuturkan, jika saat ini seluruh tapping box sudah terpasang dan digunakan bagi wajib pajak (restoran) sebagai usaha untuk peningkatan pendapatan daerah, Senin (11/9).

Menurutnya, berkaitan mengenai sistem yang digunakan saat ini masih dalam tahapan proses percobaan karena pemasangan alat ini baru sebulan lalu terpasang di restoran yang dianggap ramai pengunjung.

Selain itu, tambahnya, jika dari total enam tapping box dua alat ditolak oleh wajib pajak dikarenakan dalam masa percobaan ini masih terdapat beberapa kekurangan.

"Tujuan dari pemasangan alat ini karena masih ada penyetoran pajak yang tidak wajar berbanding terbalik dengan kunjungan konsumen ke beberapa pengusaha restoran," terangnya.

Dijelaskannya, dua restoran ternama salah satunya restoran makanan khas Cirebon, penyetoran pajak masih minim. Berbeda terbalik dengan kunjungan konsumen yang selalu membludak setiap harinya.

Alasannya, kata Eriza, restoran atau rumah makan tersebut sudah bekerjasama dengan travel dan dianggap oleh BKD sangat tidak wajar dalam penyetoran pajak pada setiap bulannya.

Disebutkan pula, kendala di lapangan pasca berita acara penerapan alat pengoptimalan pajak ini ada beberapa restoran yang menolak yang disertai dengan surat penolakan.

Dalam menyikapi hal tersebut pihaknya menyebutkan, jika hal itu terjadi karena masih terdapat aturan perda yang kurang sehingga dalam penerapan sistem ini wajib pajak menolak dipasangkan tapping box.

"Perda kita masih lemah tidak terdapat dalam perda terkait dengan sanksi pengusaha yang masih membandel. Kami melakukan monitoring ke wajib pajak setempat untuk agar mengoptimalkan laporan pajak tiap bulannya jelas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Watid Shahriar mengutarakan, jika masih terdapat restorang yang curang dalam penyetoran pajak redtoran.

Ia menilai, jika memang perda masih dianggap lemah karena tidak terdapat sanksi terhadap pengusaha yang curang maka undang-undang yang secara hierarki berposisi diatas Perda dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Berkaitan dengan pajak wajib dilakukan oleh setiap warga negara, bukan berarti daerah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha restoran karena selama ini tidak ada langkah tegas yang dilakukan pemda kepada restoran yang minim membayarkan pajak pertambahan nilai itu.

"Seharusnya ada sanksi tegas bagi setiap pengusaha restoran yang tidak membayar pajak meskipun dipaksakan itu harus segera dilakukan agar timbul efek jera," pungkasnya.

M. HASAN HIDAYAT

Loading Komentar....
loading...