fajarnews

Dukungan Jalur Independen 6,5 Persen dari DPT

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Minggu, 10 September 2017 | 23:40 WIB

Fajarnews.com, CIREBON - Berdasarkan SK KPU Kabupaten Cirebon Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/3209/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, bahwa KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota menetapkan syarat dukungan bagi calon perseorangan pada Pilkada 2018 adalah 6,5 persen dari jumlah DPT.

“KPU Kabupaten Cirebon menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilpres 2014 adalah 1.740.165. Kabupaten Cirebon yang berpenduduk lebih dari 1.000.000,- syarat minimal dukungannya adalah 6.5 persen. Maka syarat dukungan minimal pada calon perseorangan adalah 6.5 persen dari 1.740.165 yakni 1113,111 dukungan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Saefuddin Jajuli, Minggu (10/9).

Dikatakannya, dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, maka jumlah persebaran dukungan untuk calon perseorangan minimal di 21 kecamatan. Terkait jadwal waktu, sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, untuk calon perseorangan pada pilkada bupati, bahwa KPU akan mengumumkan penerimaan berkas dukungan pada tanggal 9-22 November 2017.

“Penyerahan berkas dukungan berupa foto copy KTP-Elektronik atau surat keterangan (suket) dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Bagi bakal calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 25-29 November 2017. Untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Januari 2018,” katanya.

Lebih lajut Saefuddin Jajuli mengatakan, setiap bakal calon perseorangan yang sudah mengumpulkan foto copy KTP-Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon sesuai dengan batas minimal yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, harus lolos dari penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Cirebon, yang meliputi penelitian administrasi dan penelitian faktual.

Sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2017 Pasal 16, penelitian atau verifikasi administrasi dilakukan oleh KPU terhadap dokumen dukungan pasangan calon dengan cara: (a) melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK perseorangan; dan (b) melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK perseorangan.

“KPU Kabupaten Cirebon siap melayani para pihak yang akan melakukan konsultasi dan atau memohon penjelasan terkait teknis dan mekanisme pencalonan baik lewat jalur parpol maupun perseorangan,” tambahnya. (Dede Kurniawan)

Loading Komentar....
loading...