fajarnews

Tagih Janji, Sopir Angkot Tagih Janji Ontrog Gedung DPRD

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Rabu, 6 September 2017 | 09:10 WIB

MH Hidayat
Ratusan sopir angkutan umum kembali menggeruduk Gedung DPRD Kota Cirebon menagih janji penertiban angkutan online yang hingga kini masih beroperasi meski belum mengantongi izin operasional, Selasa (5/9).*

Fajarnews.com, CIREBON - Ratusan sopir angkutan umum kembali melakukan aksi mogok dan memilih menggeruduk Gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (5/9).

Kedatangan mereka ke gedung dewan guna menagih janji Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis dan DPRD terkait akan ditutupnya transportasi berbasis aplikasi online yang pernah disepakati pada aksi pertengahan Agustus lalu.

Pantauan "Fajarnews.com" di lokasi, dengan membawa serta armadanya para sopir itu bergerak dari pangkalannya menuju depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Cirebon. Sekitar pukul 11.00 WIB, mereka sampai di gedung dewan, dan memarkirkan armadanya di tempat itu.

Beberapa perwakilan yang dikawal langsung Sekretaris Organda Cirebon, Karsono memasuki gedung dewan untuk beraudiensi dengan Ketua dan anggota DPRD juga Kadishub Kota Cirebkn beserta jajarannya.

Dalam audiensi tersebut, Karsono mewakili aspirasi para sopir angkot mengatakan, kedatangan mereka ke gedung dewan itu, semata-mata untuk mempertanyakan kejelasan akan wali kota dan para wakil rakyat, yang pada aksi sebelumnya, Selasa (15/8) lalu, sepakat untuk menutup dan memberhentikan transportasi online, karena memang belum mengantongi izin resmi dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan.

"Kami datang ke sini untuk menagih kesepakatan pada pertemuan sebelumnya, yang mana katanya transportasi online tidak boleh beroperasi karena belum berizin, nyatanya hingga hari ini masih ada bahkan semakin banyak," kata Karsono.

Menurut Karsono, para sopir dan pengusaha angkutan konvesional menuntut tindak lanjut dari kesepakatan antara Wali Kota dengan DPRD Kota Cirebon, seperti melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Diskominfo.

“Kami menagih hasil koordinasi tersebut secara tertulis,” katanya.

Dikatakan Karsono, Pemerintah Kota Cirebon juga berjanji akan berkoordinasi dengan Dishub dan kepolisian serta instansi terkait, untuk menghentikan transportasi online sampai ada perizinan keluar.

“Kami menunggu langkah konkret, bukan janji, karena hingga sekarang, transportasi online masih saja beroperasi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno menyampaikan pihaknya menyambut baik kedatangan kembali para sopir angkot ke gedung dewan. Dikatakan Edi, menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama pada pertemuan tanggal 15 Agustus tersebut, pihaknya melalui Komisi I berkunjung ke Pemprov Jabar guna mempelajari persoalan tansportasi online.

"Sesuai dengan keempat poin yang telah disepakati sebelumnya, kami Komisi I ke Pemeritah Provinsi Jawa Barat, untuk berkonsultasi perihal transpotasi online di Kota Cirebon," kata Edi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon, Atang Dahlan mengaku telah menemukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Namun dalam audinesi tersebut, pihaknya tidak menjelaskan secara gamblang solusi yang dimaksud.

“Kami sudah menemukan kerangka-kerangka untuk menyelesaikan permasalah tersebut,” kata Atang.

Usai audiensi, awak media mencoba untuk mengkonfirmasi soal upaya yang akan dilakukan oleh Dishub untuk menyelesaikan permasalah tersebut. Namun, Atang enggan memberikan keterangan.

Akibat adanya aksi mogok para sopir angkot yang dilakukan tepat di jam pulang sekolah tersebut, membuat ratusan siswa terlantar. Beberapa siswa memilih pulang dengan berjalan kaki, sementara sisanya terpaksa "mengompreng" mobil pick up yang lewat. Hingga sore hari, beberapa angkot masih terparkir di depan Balai Kota Cirebon. (MH Hidayat)

Loading Komentar....
loading...