fajarnews

Sepakat Tolak FDS di Kabupaten Cirebon

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Kamis, 31 Agustus 2017 | 09:55 WIB

Suhanan
Sekda Kabupaten Cirebon, H Yayat Ruhyat saat menemui warga NU dan mengatakan dukungan atas penolakan penerapan FDS di Kabupaten Cirebon.*

Fajarnews.com, CIREBON- Ribuan warga Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Cirebon mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Cirebon, menolak penerapan sistem pendidikan Full Day School (FDS), Rabu (30/8).

Mereka menuntut agar Permendikbud Nomor 23/2017 tentang FDS dihapus. Tak hanya itu Presiden Jokowi Dodo diminta untuk mencopot menteri yang bersangkutan, Muhadjir Effendi. Ribuan warga NU yang didominasi pelajar ini selain melakukan orasi, juga membawa spanduk penolakan FDS.

Di hadapan para wakil rakyat dan pihak eksekutif, mereka meminta dukungan agar sama-sama menolak. Rapat akbar atau audiensi pun dilakukan di Gedung DPRD. Mereka  meminta surat pernyataan dukungan penolakan FDS dari lembaga tersebut.

Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi menyatakan aksi ini sebuah bentuk jeritan warga NU yang telah disakiti terkait akan diberlakukannya FDS di semua sekolah. Untuk itu pihaknya meminta kepada legislatif dan eksekutif untuk melayangkan surat penolakan dan meminta mencabut Peremendikbud Nomor 23/2017 tentang FDS.

 “Ada dua hal yang kami minta pertama cabut Peremendikbud Nomor 23/2017 tentang FDS dan kedua presiden segera mencopot Menteri Muhadjir,” tegas Aziz.

Setiap sekolah di Kabupaten Cirebon diminta menolak dengan tegas FDS dan  tidak boleh ada satu pun sekolah di Kabupaten Cirebon yang memberlakukan FDS.

“FDC hanya akan menyiksa para santri dan pelajar saja. FDS ini sangat teoritis. Jangan sampai santri dan pelajar kita menjadi kelinci percobaan. Karena, faktanya banyak siswa yang kelelahan,” cetusa Aziz.

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek, KH Muhammad Mustofa Aqil Siroj mengatakan,  Kabupaten Cirebon memiliki tingkat kerohanian dan keislaman yang sangat tinggi.

“Salah satu buktinya di Kabupaten Cirebon  banyaknya makam para wali, pesantren-pesantren, madrasah diniyah (MD), keraton serta yang lainnya,” kata pria yang akrab disapa Kang Mu tersebut.

Padahal keberadaan madrasah diniyah serta  pesantren, menurutnya, merupakan solusi untuk menyudahi atau meminimalisir problem buta aksara tersebut. Mengingat di Kabupaten Cirebon dan daerah-daerah lain masih banyak SDM yang tidak mengenal aksara, khususnya aksara Arab.

“Jika dipaksakan FDS, sudah dipastikan akan menambah banyak buta aksara dan akan berdampak pada hilangnya jati diri Cirebon sebagai daerah Islam,” tegasnya.

 Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, H Yayat Ruhyat yang ikut serta dalam rapat akbar tersebut mengatakan, pihaknya dan DPRD Kabupaten Cirebon sepakat akan mengakomodir keinginan warga NU terkait pencabutan FDS.

 “Kalau SD dan SMP belum ada yang memberlakukan FDS. Nah, kalau SMA itu kewenagan provinsi. Saya tegaskan lagi untuk SD dan SMP di kita tidak ada yang memberlakukan FDS,” jelas Yayat.

Untuk itu, pihaknya bersama legislatif akan mengagendakan pertemuan dengan pengasuh ponpes dan kiai untuk membahas masalah ini.

“Ya nanti kita sama-sama akan koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait pemberlakukan FDS ini,” kata Yayat.

Tak hanya ke provinsi, pihaknya bersama DPRD Kabupaten Cirebon siap untuk memfasilitasi keluhan warga NU terkait FDS dalam menyampaikan aspirasinya baik ke pemerintah pusat maupun DPR RI.

 “Pada prinsipnya kita siap memfasilitasi untuk menyampaikan aspirasi penolakan FDS ini hingga ke pemerintah pusat,” kata Yayat. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...