fajarnews

Ribuan Petani Tebu Luruk Istana

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 29 Agustus 2017 | 07:25 WIB

Ist
Ribuan petani tebu dari berbagai daerah memadati kawasan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah lebih berpihak kepada nasib mereka, Senin (28/8). Petani tebu menuntut pemerintah menaikkan HPP, menarik peredaran gula impor dan penghapusan HET gula.*

 

Fajarnews.com, JAKARTA- Ribuan petani tebu dari berbagai daerah yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Aksi itu sebagai bentuk pernyataan sikap petani tebu yang ingin mengadukan nasib mereka kepada Presiden Joko Widodo, terkait belum ada upaya pemerintah membantu petani, khususnya harga gula lokal yang semakin rendah. Bahkan hingga kini, ribuan ton gula petani masih berada di gudang karena sampai kini belum juga laku terjual.

Dalam unjuk rasa tersebut, petani tebu meminta adanya kenaikan harga acuan gula tani (HPP) menjadi Rp 11.000,00/kg, meminta pemerintah menarik peredaran gula impor dan gula rafinasi di pasaran, dan meminta pemerintah tidak menutup pabrik gula lama sebelum dibangunnya pabrik baru.

Ketua DPD APTRI Jawa Barat, Mae Azhar yang memimpin rombongan petani tebu dari wilayah Cirebon mengaku kecewa, karena tuntutan para petani untuk bertemu dan mengadukan langsung persoalan mereka ke Presiden Jokowi, tidak terlaksana. Mereka hanya ditemui Deputi IV Kepresidenan, Eko Sulistyo sehingga belum mendapatkan jawaban yang diharapkan.

“Kami hanya ditemui Deputi IV Kepresidenan dan beliau berjanji akan menyampaikan tuntutan kami kepada Presiden,” kata Azhar, dalam pernyataan yang diterima fajarnews.com, Senin (28/8) malam.

Padahal menurutnya, banyak sekali persoalan yang akan diadukan para petani kepada Presiden Jokowi secara langsung.

“Gula petani saat ini tidak laku karena banyaknya impor gula, baik gula impor untuk konsumsi maupun gula rafinasi yang merembes ke pasar. Yang paling ironi, saat gula petani menumpuk di gudang malah disegel pihak Kemendag. Setelah itu ada rencana pembelian gula petani oleh Bulog dengan harga yang tidak memihak para petani. Ini sangat menyakitkan bagi para petani tebu,” kata Azhar.

Dikatakan Azhar, jawaban yang diberikan  Deputi IV Kepresidenan, Eko Sulistyo, masih belum membuat lega, karena nasib para petani tebu masih menggantung.

Menurutnya, jika tidak ada perubahan kebijakan, para petani tebu akan kembali melakukan aksi dengan massa yang jauh lebih banyak. 

“Kita tidak puas, saat ini menunggu perkembangan, kalau tetap masih begini kita akan demo lagi,“ tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APTRI, Nur Khabsyin menegaskan, aksi itu dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah yang selama ini tidak menguntungkan petani tebu.

Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait HPP selama ini, tidak berpihak ke petani tebu. Seharusnya, menurut Khabsyin, pemerintah menaikan HPP gula petani menjadi Rp 11.000,00/kg.

“Kami meminta pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula menjadi Rp 14.000,00/kg, atau dilakukan penghapusan aturan HET. Pasalnya, dengan HET saat ini yang berada di kisaran Rp 12.500,00/kg, oleh para pedagang akan dimanfaatkan untuk menekan harga ke petani lebih rendah karena batasan HET tersebut terlalu rendah yang tak sebanding dengan Biaya Produksi Petani (BPP),” kata Khabsyin.

Menurut dia, harga pasaran saat ini terbilang rendah dan membuat petani merugi lantaran harga pokok produksi gula sendiri saat ini berkisar Rp 10.600,00/kg.

Biaya produksi yang tinggi disebabkan pula karena tingkat rendemen yang rendah dari pabrik-pabrik gula BUMN. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan menetapkan HPP Rp 9.100,00/kg.

"Harga Rp 9.100,00/kg sangat rendah karena masih berada di bawah BPP yang saat ini Rp 10.600,00/kg. Akibat rendemen rendah, produktivitas rendah, biaya garap naik, kami minta ada kenaikan HPP Rp 11.000,00/kg," pungkasnya. (Nawawi)

Loading Komentar....
loading...