fajarnews

Penggunaan Dana Desa Harus Dikawal Kejaksaan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 25 Agustus 2017 | 10:30 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Penggunaan Dana Desa (DD) perlu dikawal oleh Kejaksaan, mengingat besarnya anggaran dan hal baru bagi pemerintahan desa.

Meski selama ini sudah mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah, pengawalan dan pengamanan dari sisi hukum itu diperlukan agar penggunaan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan dalam aturan perundangan.

Selain itu, agar tidak ada keraguan dari pemerintah desa untuk menggunakan dana desanya dan bisa terserap, terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan diharapkan semakin tinggi.

Demikian disampaikan Plt Kepala Kejaksaaan Negeri (Kajari) Kajari Sumber, Wagiyo Santosa,SH,MH kepada awak media, usai pembukaan kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Aula BKPSDM Sumber, Kamis (24/8).

“Pembangunan desa dan masyarakat perdesaan menjadi prioritas pemerintah, maka dari itu, banyak anggaran hingga mencapai trilyunan rupiah digelontorkan kepada desa melalui ADD dan Dana Desa. Kita hari ini dititik beratkan pada penerangan kepada masyarakat terkait dengsn dana desa yang dianggarkan di APBN. Kalau ADD itu dianggarkan di APBD,” tuturnya.

Disebutkan Wagiyo, dari sisi hukum, kejaksaan sesuai amanah Inpres nomor 1 tahun 2016 dan tupoksi kejaksaan yang memberikan penerangan umum, melalui TP4D memberikan sosialisasi.

Bentuk pengawalan TP4D bisa memberikan penerangan umum, diskusi dengan pemerintah desa, pemda selaku pendamping serta inspektorat untuk mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan dana desa.selain itu mendorong adanya partisipasi masyarakat, serta memberikan pendapat umum atau legal opinion terkait permasalahan.

“Terkadang ada hal hal yang sifatnya harus ada keputusan mendesak ini analisa hukumnya harus tepat dan itu menjadi tugas TP4D. Jangan sampai ada diskresi tapi justru menyimpang sehingga buntutnya jadi korupsi. Saya ingatkan kepada TP4D jangan sampai pengawalan dan pengamanan justru menjadi ajang korupsi baru dan ini harus dihindari,” tandas Wagiyo Santosa.

Sementara itu Sekda Kabupaten Cirebon, H. Yayat Ruchyat mengatakan, Sosialisasi TP4D merupakan program pemerintah untuk mengawal seluruh pembangunan daerah dan desa khususnya yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa, sehingga pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

“Pelaksanaan dan penggunaan ADD dan Dana Desa selama ini sangat positif dan belum pernah terjadi hal yang signifikan kaitan dengan temuan keuangan desa. Harapannya para kuwu (kepala desa) memahami tentang tugas TP4D sehingga pembangunan melalui ADD dan Dana Desa bisa dilakukan secara transparan dan benar untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Dede Kurniawan)

Loading Komentar....
loading...