fajarnews

Ratusan Kepala Desa Dapat Bimbingan dan Penyuluhan tentang Penggunaan Dana Desa

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 25 Agustus 2017 | 10:15 WIB

Agus Sugianto
Ratusan kepala desa diberikan bimbingan dan penyeluhan Dana Desa dan sosialisasi tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4).*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Sebagai antisipasi penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD), ratusan kepala desa di Kabupaten Indramayu diberikan bimbingan dan penyeluhan Dana Desa dan sosialisasi tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Unwir Indramayu, Kamis (24/8).

Kepala DPMD, Dudung Indra Ariska menjelaskan, untuk peningkatan kapasitas atau SDM para penyelenggara pemerintah desa ini maka harus selalu diberikan bimbingan, penyuluhan secara berulang-ulang. Selain itu, pihaknya juga merencanakan membuat nota dinas untuk bupati agar di tahun anggaran 2018 ada dana untuk Bimtek.

"Saya ingin para kuwu dan juru tulis dibawa ke Jakarta, dengan kemasan bimbingan teknis, dimana narasumbernya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kemendagri, BPK, bahkan mungkin Kejaksaan Agung dan KPK, untuk pemahaman bersama," terangnya.

Pihaknya juga mengakui, hingga kini laporan semester pelaksanaan penyerahan Dana Desa belum masuk semua. Pihaknya masih memberi kesempatan hingga akhir agustus, untuk dapat dicairkan pada tahap kedua.

"Dari hasil setiap pemeriksaan, yang muncul ketidakmampuan kuwu melaksanakan tukpoksinya, karena tidak paham," ungkapnya.

Staff Inspektorat Indramayu, H.Abdul Mujib mengatakan, pihaknya melaksanakan audit koperasional dengan sasaran 3E (Efisien, Ekonomis, Efektif), pada saat pemeriksaan reguler di desa ada penyimpangan penggunaan Dana Desa, maka harus di kembalikan ke kas desa atau ditambah pekerjaannya yang kurang.

"Administrasinya juga harus sesuai aturan dan ketentuan, rencana biaya, notanya benar tidak, kita juga akan kroscek ke tokonya," jelasnya.

Dia menjelaskan, ada sejumlah desa di Indramayu yang sedang ditindaklanjuti dan diproses karena penyelewengan Dana Desa. Kalau kerugian negara, lanjut Abdul Mujib, itu urusan BPK, Inspektorat sebatas pembinaan dan meluruskan untuk mengembalikan. "10 hari tidak dikembalikan, akan naik statusnya ke kejaksaan untuk diinvestigasi," tegasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Eko Kuntadi mengaku, pihaknya sudah menerima laporan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun, ada tahapan dan mekanisme yang ditempuh untuk ditindaklanjuti. "Harus kita teliti, perlu data, kalau sudah terpenuhi unsurnya, bisa ditindaklanjuti," tegasnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...