fajarnews

Puluhan Ribu Warga Nahdliyin Indramayu Ramai-ramai Tolak Full Day School

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 25 Agustus 2017 | 00:34 WIB

Agus Sugianto
Puluhan ribu warga nahdliyin melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Pendopo serta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Kamis (24/8).*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Puluhan ribu warga Nahdliyin melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Pendopo serta Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Kamis (24/8).

Mereka menolak penerapan program full day school oleh pemerintah pusat melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah lima hari.

Aksi unjuk rasa rasa kalangan santri dan pengelola madrasah serta dan elemen masyarakat itu diawali dengan berjalan kaki sepanjang  empat kilometer sambil membentang sejumlah spanduk.

Dalam aksinya, mereka menuntur agar pemerintah pusat mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Namun sempat terjadi adu mulut dengan sejumlah petugas pada saat massa mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati Indramayu (Pendopo).

Ketua PCNU Indramayu, H. Juhadi Muhammad menyampaikan, pihaknya menolak sekolah lima hari yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 yang berdampak pada kegiatan pendidikan agama di madrasah diniyah dan pesantren, bahkan mengancam eksistensi madrasah diniyah yang sudah berlangsung sejak lama dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berakhlak dengan berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. 

"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 yang mendasari diberlakukannya sekolah lima hari agar segera dicabut," ungkapnya.

Juhadi pun menilai, pemberlakuan full day school yang mewajibkan siswa belajar di sekolah delapan jam setiap hari juga akan membuat anak secara psikologis terkurung di sekolah, karena aktivitas keseharian anak di sekolah dari pagi sampe sore akan membuat kebebasan anak untuk melakukan kegiatan di luar sekolah menjadi hilang.

Untuk itu, kata Juhadi, pihaknya berharap agar Bupati Indramayu tidak memberlakukan sekolah lima hari di Kabupaten Indramayu dan menginstrusikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk menghentikan kegiatan sosialisasi FDS ke sekolah-sekolah.

"Kami minta Pemerintah Kabupaten Indramayu serius untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah," terangnya.

Sementara itu, aksi ribuan massa ini ditemui Asda II Susanto didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Ali Hasan.

Disampaikan keduanya, atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui kebijakan Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu menolak full day school diberlakukan karena ada Perda No 12 Tahun 2012. Bahkan Pemerintah Kabupaten Indramayu pun mneyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk menghidupi MDA di Indramayu. 

"Full day school ini bertentangan dengan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Indramayu," katanya.

Atas pernyataan tersebut, masa aksi pun meminta agar pemerintah dapat membuktikan ucapannya tersebut dengan menandatangani kesepakatan bersama. Namun sayangnya kesepakatan itu tidak ditandatangani langsung oleh bupti sehingga membuat ketegangan antara massa dengan Pemkab Indramayu.

"Kami kecewa, karena tidak bisa langsung ditandatangani bupati atau wakil bupati,” tegasnya.

Pihaknya menilai Pemda Indramayu tidak serius, meski sudah dianggarkan di APBD namun realisasinya masih belum diterapkan. APBD 2017 dianggarkan sebesar Rp 14 milyar, namun hingga saat ini anggaran murni belum juga direalisasikan. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...