fajarnews

Tidak Anti Investasi Perizinan Meikarta Harus Tetap Diutamakan

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Selasa, 15 Agustus 2017 | 08:25 WIB

Ist/FN
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) saat menghadiri Diskusi Forum Aksi Kaum Muda Jawa Barat di Freddo Coffee, Jalan Merak, Bandung, Senin (14/8).*

Fajarnews.com, BANDUNG- Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) menegaskan, pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi harus memiliki izin pembangunan. Seharusnya, proyek yang digagas oleh Lippo Grup itu memiliki izin pembangunan karena sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Terlebih pengembang proyek Meikarta ternyata sudah memasarkan fasilitas yang ada di calon kota baru tanpa disertai rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

"Mereka seharusnya menyadari bahwa perizinan itu sebuah proses yang harus ditempuh," katanya kepada wartawan usai menghadiri Diskusi Forum Aksi Kaum Muda Jawa Barat di Freddo Coffee, Jalan Merak, Bandung, Senin (14/8).

Demiz sapaan Wakil Gubernur Jabar mengatakan kejadian tersebut bisa terjadi dimana saja. Untuk itu, dia mengimbau kepada pihak pengembang untuk memperhatikan tiga kewenangan pemerintah yang tidak boleh dilanggar.

"Satu tidak melampaui kewenangan, kedua adalah prosedur yang harus ditempuh dengan baik dan ketiga substansinya tidak ditambah-tambah. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik maka akan selamat dalam jalur hukum," paparnya. 

Dikatakan Demiz, jika melanggar tiga kewenangan tersebut maka ada potensi tindak korupsi. "Siapa yang mau mengambil risiko?. Kalau saya sih tidak mau," tegasnya.

Dia mengimbau kalangan pengusaha memahami sikap dan posisi pemerintah yang terikat oleh peraturan. Artinya secara langsung atau tidak para pengusaha pengembang harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Masalah nanti dikasih izin atau tidak, nanti dilihat sesuai dengan kajian teknik yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

"Saya sangat objektif, tidak perlu lihat siapa pun karena memiliki hak yang sama. Andai kata diizinkan, kenapa diizinkan?. Harus bisa dijawab alasannya," pungkasnya.

Menurut Demiz, ketegasannya terhadap pengembang di Bekasi bukan berarti anti investasi. Tindakannya itu semata untuk menegakan aturan dan kewenangan yang dimilikinya.

"Saya minta itu dihentikan sementara karena belum ada rekomendasi dari Pemprov Jabar. Karena sesuai aturan, pembangunan harus ada rekomendasi dari Pemprov Jabar berdasarkan pada tata ruang," katanya.

Menurutnya, bila setiap pembangunan infrastruktur atau fisik, tidak memperhatikan tata ruangnya sendiri, maka bencana akan terjadi.

"Apa jadinya kalau tata ruang dilanggar?. Keberlanjutan pelestarian lingkungan akan terganggu karena tata ruang sesungguhnya dibuat untuk itu, untuk menjaga keberlangsungan lingkungan," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu pengembang yang tengah membangun sebuah kawasan di Bekasi diminta menghentikan sementara pembangunannya, karena belum mendapat rekomendasi dari Pemprov Jabar.

"Investasi penting tetapi jangan sampai melanggar tata ruang demi investasi," tutupnya. (Irwan Gunawan)

Loading Komentar....
loading...