fajarnews

Dewan Nilai Kontrol Sosial Masyarakat Menurun

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Jumat, 11 Agustus 2017 | 08:25 WIB

Ist/FN
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untun.*

Fajarnews.com, BANDUNG- Wakil Ketua Komisi V DPRD  Propinsi Jawa Barat, Yomanius Untun mengatakan, kontrol Sosial yang terjadi di masyarakat dinilai menurun. Pembangunan kota-kota besar yang ditandai dengan tumbuhnya gedung vertikal, terjadi pola pergeseran komunikasi sosial yang ternyata tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

"Kultur kita guyub, gotong royong dan membangun kebersamaan,"kata Wakil Ketua Komisi V DPRD  Propinsi Jawa Barat, Yomanius Untung kepada wartawan di Bandung, Kamis (10/8)

Menurutnya, penghuni apartemen termasuk di Bandung dinilai interaksi soasialnya terbatas bahkan bersifat individualisme. Berbeda dengan kehidupan di pedesaan yang masih sering terjadi interaksi sosial di masyarakat.

"Ketika di perkampungan ada ronda bersama, apakah di apartement ada juga?,"ujarnya.

Yomanius menjelaskan, sifat individualistis ini akan menimbulkan persoalan tersendiri seperti peredaran narkoba dan pergaulan bebas. 

"Dibeberapa apartement malah dijadikan sebagai sarang peredaran narkoba,"tuturnya. 

Terakhir, terjadi di kawasan apartement di Bandung yang melakukan aksi bunuh diri. Seharusnya kata Untung, jika sosial kontrol masyarakat tinggi maka tidak akan terjadi kejadian tersebut meskipun korban dinyatakan mengalami gangguan jiwa. 

"Meski keduanya dikatakan mengalami gangguan jiwa jika sosial kontrol di masyarakat tinggi maka kejadian itu tidak akan terjadi,"pungkasnya. Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut mendapat perhatian khusus dari kalangan legislator.

Terkait pekerja penyandang disabilitas, Untung mengatakan, pemerintah sekurangnya menyiapkan kuota dua persen bagi pekerja penyandang disabilitas. Sedangkan swasta sekitar satu persen.

"Sudah ada Undang-undang yang diterbitkan tahun kemarin tentang hak Disabilitas ini. Kesempatan kerja bagi mereka pun harus dilindungi,"paparnya.

Meski bagi pihak swasta ditetapkan sebanyak satu persen. Namun, banyak diantaranya beberapa perusahaan mempekerjakan kalangan disabilitas lebih dari dua persen. 

Dia mencontohkan perusahaan swasta di Subang yang mempekerjakan disabilitas bahkan lebih dari tiga persen. 

"Jatah di swasta kecil karena asumsinya mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk operasional sedangkan di instansi pemerintahan sudah dialokasikan,"tuturnya. 

Untung menambahkan, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak adalah menghilangkan asumsi bahwa penyandang disabilitas ini menjadi beban bagi yang lainnya. Tetapi mereka adalah anak bangsa yang memiliki potensi di segala bidang kehidupan. 

"Termasuk anak berkebutuhan khusus, itu bukan beban orang tua dan masyarakat," pungkasnya. (Irwan Gunawan)

Loading Komentar....
loading...