fajarnews

Aksi Tolak PGTC Berujung Ricuh

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 9 Agustus 2017 | 00:42 WIB

Adhe Hamdan
Massa pengunjuk rasa yang merupakan gabungan masyarakat, santri, pedagang dan Forum Mahasiswa Suropati Tegalgubug, memblokir jalan Pantura tepat di depan Pasar Tegalgugug, sebagai upaya menolak pembangunan PGTC. Akibat aksi blokir jalan tersebut, pantura mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer,

 

Fajarnews.com, CIREBON- Ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa menolak pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC), karena dianggap akan mematikan pedagang kecil di Pasar Sandang Tegalgubug, Selasa (8/8).

Dalam aksi yang diikuti masyarakat, santri, pedagang dan Forum Mahasiswa Suropati (Formasi) Tegalgubug itu, massa melakukan aksinya dengan memblokir jalur pantura di depan Pasar Sandang Tegalgubug.

Massa berorasi sambil membakar ban bekas di tengah jalan pantura. Akibat aksi blokir jalan, kemacetan panjang pun tak terhindarkan.

Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian yang meminta mahasiswa untuk membuka jalur pantura.

Namun, polisi pun akhirnya tidak bisa berbuat banyak, karena jalur pantura yang telah terblokir selama satu jam lebih, menyebabkan kemacetan hingga mencapai puluhan kilometer. Petugas akhirnya mengurai kemacetan dengan melakukan contra flow dan juga pengalihan kendaraan ke jalur alternatif.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Imam Mustadi, meminta pihak PGTC untuk menghentikan aktivitasnya, karena belum mengantongi izin.

“PGTC  sudah melanggar aturan Perda Kab Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang jarak pasar pasar modern dengan pasar tradisonal, yang harusnya letaknya minimal 1,5 km dari pasar tradisional. Tetapi ini malah berdampingan,” kata Imam dalam orasinya.

Suhanan
Massa pengunjuk rasa yang menolak pembangunan PGTC terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian di depan Kantor Bupati Cirebon, setelah upaya mereka menemui bupati tidak dapat tercapai, Selasa (8/8).*

Menurut Imam, pihak PGTC sudah menawarkan kios melalui marketingnya, padahal itu sudah melanggar aturan karena selama ini belum mengantongi perizinan.

“Bupati Cirebon harusnya bisa mendengar keluhan pedagang Pasar Tegalgubug jangan asal member izin. Dan kalau sampai terjadi pembangunan PGTC, pedagang dan mahasiswa Tegalgubug siap untuk memakzulkan Bupati Cirebon,“ tegasnya.

Menurutnya, PGTC akan mematiikan perekonomian pedagang kecil maupun pedagang yang sedang berkembang di Pasar Tegalgubug. PGTC, lanjut Iman, hanya akan memakmurkan kaum kapitalis pendatang dengan modal besarnya.

 “Indikasinya akan tebang pilih. Yang kuat dan yang kayalah yang akan menang, dan itu bukan yang termaktub dalam Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Tegalgubug Mohamad Cecep mengaku pihaknya merasa dibohoongi pihak PGTC.

“Rekan-rekan mahasiswa kami sebenarnya sama dengan anda semua menolak keras pembanngunan PGTC, karena selama ini kami dibohongi dengan izin yang diajukan hanya pembuatan ruko. PGTC tidak menyampaiikan kepada pemedes akan membangun pusat grosir berlantai 12,” kata Cecep.

Senada, Camat Arjawinangun yang didatangi mahasiswa dengan tegas menyatakan dukungnya kepada mahasiswa dan para  pedagang yang menolak pembangunan PGTC. Ia membuktikan dukungannya dengan menandatangi pernyataan penolakan yang disodorkan peserta aksi.

“Pembangunan PGTC belum berizin sehingga kita siap memfasilitasi para pedagang, dan siap menolak pembanguan itu karena bisa merugikan Pasar Tegalgubug,” ungkapnya.

Desak Bupati Tak Beri Izin

Tak puas hanya melakukan aksi unjuk rasa di Tegalgubug, massa melanjutkan aksi penolakan pembangunan PGTC dengan mendatangi kantor bupati di Sumber.

Pantuan fajarnews.com di lokasi, aksi unjuk rasa itu di depan Kantor Bupati Cirebon itu berujung ricuh dengan aparat keamanan dari Satpol PP dan Polisi. Situasi memanas itu bermula saat massa yang hendak membakar ban bekas, dicegah petugas dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), karena dinilai dapat merusak dan mengotori fasilitas umum terutama jalan.

Keributan pertama dapat diredam oleh aparat kepolisian, keributan pun kembali terjadi setelah kurang lebih 20 menit kemudian, karena sebab yang sama. Akan tetapi, bentrok yang kedua ini lebih lama hingga terjadi saling tarik dan dorong. Beberapa pengunjuk rasa yang diangap aparat kepolisian sebagai provokator diamankan dan dibawa masuk ke dalam halaman Kantor Bupati Cirebon. Tak lama, pendemo yang dianggap provokator dilepaskan kembali.

Dalam aksi tersebut, tidak satu pun pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon menemui massa pengunjuk rasa. Padahal, massa meminta agar bupati atau pejabat terkait untuk menemui mereka.

Sebaliknya, pejabat meminta massa untuk mengirimkan perwakilannya untuk audiensi, namun hal itu ditolak dan meminta bupati yang datang menemui  massa pengunjuk rasa.

“Kami datang hanya untuk bertemu Bupati Cirebon, kenapa harus dihalang-halangi seperti ini? Kami menyuarakan aspirasi para pedagang dan masyarakat Tegalgubug agar rencana pembangunan PGTC jangan sampai terjadi. Karena akan membunuh pasar tradisional yang sudah ada,” kata Abdul Gofur, salah seorang koordinator aksi.

Rencana pembangunan PGTC yang berlokasi tepat di samping pasar sandang Tegalgubug ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014. Hal ini dapat mematikan perekonomian pedagang kecil maupun pedagang yang sedang berkembang di pasar tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menilai, kehadiran PGTC hanya akan mendatangkan kaum kapitalis pendatang, bukanlah warga pribumi yang memiliki modal besar.

 “Maka kami atas nama mahasiswa, masyarakat, pedagang sandang Tegalgubug dan santri Desa Tegalgubug dengan tegas menyatakan menolak rencana pembangunan PGTC,” kata Gofur.

Hal serupa juga diungkapkan salah satu perwakilan Pedagang Pasar Tegalgubug, Acung. Menurutnya, indikasi  keberadaan PGTC dipastikan akan tebang pilih untuk mendapatkan kios nantinya. Artinya kata dia, yang mempunyai modal besar lah yang akan menang.

“Kami secara tegas mendesak kepada pemerintah desa dan Kabupaten Cirebon untuk menghentikan segala proses rencana pembangunan PGTC. Kami mendesak Kepala Desa Tegalgubug agar bersikap tegas untuk mencabut tanda tangan lokasi terkait pembangunan PGTC,” kata Acung. (Adhe Hamdan & Suhanan)

Loading Komentar....
loading...