fajarnews

PGRI Pertanyakan Keseriusan Pemkab Cirebon Tangani K2

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 8 Agustus 2017 | 07:25 WIB

Suhanan
Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Dadang Dawud saat membahas perbup terkait pemberian insentif honor K2 dengan perwakilan OPD terkait yang belum juga final, di SMPN 1 Sumber.*

Fajarnews.com, CIREBON- Ratusan guru honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Cirebon menjerit. Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon seolah tutup mata dengan nasib mereka.

Untuk itu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon mempertanyakan keseriuasan Pemkab Cirebon terhadap nasib honorer K2.

Hal itu diungkapkan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, H Dadang Dawud kepada sejumlah wartawan usai membahas Perbup tersebut di hadapan beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang belum juga final, di SMPN 1 Sumber, Senin (7/8).

Menurutnya, sejauh ini pihaknya terus memperjuangkan  nasib honorer K2 di wilayahnya yang jumlahnya sekitar 8500 orang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Pemkab Cirebon pun dinilai tak serius untuk memberikan insentif kepada para K2 yang sudah dijanjikan sejak awal  2017 lalu.

“Salah satunya dengan memberikan insentif kepada mereka yang anggarannya dari APBD. Sejumlah pertemuan pun telah dilakukan untuk memperjuangkan nasib K2 ini, tapi sampai saat ini belum juga ada perhatian,” kata Dadang.

Bahkan, sambung Dadang,  pihaknya sempat melakukan studi banding ke Magelang yang sudah lebih dulu honorer K2-nya diberikan insentif dari pemda setempat.

Menurut dia, tenaga honorer K2 yang mayoritas tenaga pendidik di Magelang telah diberikan insentif oleh pemda sebesar Rp 600 ribu setiap bulannya.

Ketika hasil studi banding itu disampaikan di hadapan DPRD serta OPD terkait dan juga Bupati Cirebon, H Sunjaya Purwadisastra beberapa bulan lalu, pihaknya dijanjikan akan diberikan insentif sebesar Rp100 ribu perbulan saja. Itu pun  PGRI harus terlebih dahulu menyiapkan draf konsep Perbup terkait pemberian insentif tersebut.

“Dan ketika draf konsep tentang Perbup ini sudah kami siapkan, tapi yang ada malah seperti ini, tidak ada keseriusan. Kami terus terang sangat kecewa kenapa pembahasan draf untuk Perbup ini tidak segera diselesaikan,” kata Dadang dengan nada kesal.

Seharusnya, kata dia, yang berinisiatif memperhatikan kesejahteraan honorer K2 dengan diberi insentif bukanlah PGRI. Karena diminta untuk membuatkan draf konsep perbubnya, pihaknya memberanikan diri hingga menyiapkan itu semua, demi kesejahteraan K2 yang menurutnya lebih dari 8.500 orang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Dari jumlah K2 yang ada tadi, sebanyak lebih dari 6.000 orang merupakan murni guru honorer yang selama ini hanya diberikan intensif dari dana BOS di sekolah mereka masing-masing.

“Paling besar-besarnya itu guru honorer dihonor sebesar Rp 200 perbulan. Uang segitu dapat apa? Makanya kami dorong terus agar ada insentif dari pemkab. Tapi ketika dijanjikan akan diberi insentif Rp 100 ribu kami malah disuruh menyiapkan draf perbupnya, dan ketika sudah siap malah tidak segera diselesaikan pembahasannya,” cetusnya.

Sementara itu di tempat yang sama, baik dari perwakilan Disdik Kabupaten Cirebon maupun perwakilan OPD lain yang hadir enggan untuk dimintai komentar. Mereka lebih memilih diam dan langsung buru-buru turun meninggalkan  lantai dua  tempat pertemuan itu digelar. (Suhanan) 

Loading Komentar....
loading...