fajarnews

Tunjangan Transportasi Anggota Dewan hingga Rp 15 Juta per Bulan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 28 Juli 2017 | 07:45 WIB

 

Fajarnews.comINDRAMAYU- Tunjangan transportasi dan komunikasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengalami kenaikan sesuai PP 18 Tahun 2017.

Meskipun rincian pengaturannya diatur oleh peraturan bupati, hal itu tidak menjadi persoalan, mengingat tunjangan akan tetap diberikan usai diperdakan.

Anggota DPRD Indramayu. H Sirojudin mengatakan, pihaknya menyambut baik adanya rancangan tersebut mengingat tidak adanya jam kerja bagi anggota DPRD sehingga 30 hari dalam satu bulan selalu melakukan kerja, maka dari itu dalam pengajuan besaran tunjangan transportasi pada Perbup tersebut sejumlah Rp 400 ribu, rp 450 ribu, dan Rp 500 ribu/hari.

"Kalau Rp 500 ribu dikalikan 30 maka Rp 15.000.000 karena pajaknya ditanggung anggota sebesar 15 persen, dalam satu bulan sekitar Rp 10. 200.000, ini yang paling rendah," bebernya.

Sementara untuk tunjangan komunikasi intensif, kata Sirojudin, mengingatIndramayu masuk pada kategori klaster tinggi, yang rumusnya didasarkan pada belanja pendapatan daerah dikurangi belanja-belanja pegawai negeri. 

"Gaji pokok bupati setara dengan tunjangan komunikasi intensifnya ketua dewan. Kalau kemarin pendapatan dewan hampir Rp 21 juta, sekarang bisa mencapai Rp 40-an juta, itu pun belum ditambah dengan tunjangan reses," terangnya.

Mengenai tunjangan reses, berbeda dengan kegiatan reses. Kegiatan reses merupakan kegiatan yang dipertanggungjawabkan, sedangkan tunjangan reses tidak. "Untuk mengantisipasi konstituen di lapangan yang kadang meminta ongkos," tegasnya.

Sementara untuk tunjangan perumahan, sebelumnya hanya sebesar Rp 8 juta, dalam satu tahun terakhir kini meningkat menjadi 12 Juta.

Sementara itu, Ruslandi menyampaikan, pimpinan DPRD akan terus mengupayakan kesejahteraan para anggotanya, sesuai dengan koridor aturan perundangan-undangan. Dengan nada sedikit humor, "walaupun kadang-kadang pimpinan tidak kebagian". Pasalnya, PP 18 Tahun 2017 masih multi tafsir, terlebih bagi para pimpinan.

"Saya ini anggota DPRD, karena dilantik menjadi anggota DPRD sebelum dilantik menjadi pimpinan, pernah debat dengan dirjen keuangan daerah, sehingga kalau PP 18 ada menggugat sangat mudah," pungkasnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...