fajarnews

Mahasiswa Akan Dilibatkan dalam Pengawasan Pilkada

Redaksi : Fatianto Fadhillah | Kamis, 27 Juli 2017 | 10:30 WIB

Abdurrakhman
Peserta sosialisai pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jabar di Graha Sindangkasih Majalengka.*

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akan merekrut relawan dari kalangan mahasiswa pada Pilkada serentak, Juni 2018 mendatang. Dengan keterlibatan para mahasiswa dalam melakukan pengawasan, diharapkan dapat tercipta pemilu yang jujur, adil, dan tidak terjadi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harmanus Koto ketika membuka acara sosialisasi pengenalan pengawasan pemilu, di gedung Graha Sindangkasih Majalengka, Rabu (26/7).

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif. Serta akan merekrut mahasiswa yang ada di wilayah TPS setempat, supaya mereka mengetahui dan memahami proses bagaimana polanya untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Keberadaan relawan mahasiswa yang menyatu dengan panwaslu,”katanya.

Menurut Harmanus, dalam tiga tahun ke depan yakni, tahun 2017 sampai 2019, akan ada perhelatan pemilu yakni Pemilukada tingkat kabupaten/kota, pemilu gubernur tingkat Jawa Barat dan pemilu legislatif.

Di Jawa Barat ada 16 pemilukada tingkat kabupaten /kota. Dari jumlah itu masih ada lima kabupaten/kota yang belum memetapkan anggaran untuk pelaksanaanya.

“Karena itu kami meminta agar lima pemda tersebut segera membantu anggaran, mengingat saat ini sudah mendekati proses awal tahapan pemilukada," ujarnya.

Pada kesempatan itu juga Harmanus mengingatkan KPU agar bekerjasama dengan Disdukcapil berkenaan dengan basis data pemilih pemula dengan berdasarkan KTP elektronik. Masyarakat pemilih pemula harus sudah 17 tahun pada saat pemilukada serentak digelar.

" Sebaiknya KPU bisa mendata daftar pemilih pemula. Persoalan e-KTP ini harus selesai sebelum KPU mengumumkan daftar pemilih tetap,"sarannya.

Sementara itu Wakil Bupati Majalengka H. Karna Sobahi mengatakan, pilkada serentak yang melibatkan 16 Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur, diharapkan dapat memicu partisipasi masyarakat dalam menyuarakan hak suaranya. Dalam hal itu kata wabup Majalengka telah teruji dalam pilkada 2008 dan 2013.

"Majalengka sudah berpengalaman di tahun 2008 dan 2013 tingkat partisipasi mencapai 75 persen, tingkat pelanggaran pemilu yang minim harus menjadi acuan dalam pilkada yang akan dating,” kata Wabup. (Abdurrakhman)

Loading Komentar....
loading...