fajarnews

Wali Kota Cirebon Diminta Putus Kontrak PT Rivomas

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 17 Juli 2017 | 09:25 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Meski berkali-kali diancam akan diputus kontrak karena dinilai lamban dan tidak mampu memenuhi target sesuai kesepakatan, namun hingga kini pihak kontraktor pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, PT Rivomas Penta Surya masih tetap melanjutkan pembangunan.

Kondisi tersebut mengundang reaksi keras Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Yuyun Wahyu Kurnia, yang meminta Wali Kota Cirebon, Nasrudin Aziz mengambil langkah tegas, memutus kontrak PT Rivomas.

Sebab apabila tidak diputus kontraknya, maka dikhawatirkan kasus itu akan masuk jalur hukum mengingat progres pembangunan yang sudah tidak sesuai kesepakatan.

   Yuyun mengatakan, dengan berlanjutnya pembangunan gedung setda setinggi delapan lantai tersebut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon  sama saja dengan bunuh diri.

"Tidak usah banyak pertimbangan dengan kelanjutan pembangunan, putus kontrak saja, kalau kelebihan dibayar kalau kurang jangan dibayar," tegas Yuyun kepada awak media, Sabtu (15/7).

Melihat progres pembangunan yang tidak sesuai dengan time schedule, menurutnya, hal itu akan menjadi temuan di kemudian hari oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

"Walaupun adendum (perpanjangan waktu) bisa, tetapi dengan kinerja pembangunan seperti itu kenapa harus diperpanjang. Jangan sampai direkayasa seolah-olah memenuhi syarat," ujarnya.

Senada, Ketua Forum Jasa Konstruksi (Forjakon) Kota Cirebon, Heri Hermawan mengatakan, kontraktor pembangunan gedung setda delapan lantai sudah tidak bisa dipertahankan.

Terkait hal itu, dirinya menyarankan agar segera dilakukan pemutusan kontrak dan tender ulang. Heri menyakini dengan opsi tersebut, akan bisa dilakukan percepatan pembangunan.

"Kalau (kontraktor) sudah tidak mampu, kenapa dipertahankan, ada apa di balik itu semua. Apa yang harus dipertahankan," ujar Heri, yang juga sebagai Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Cirebon.

Ia menilai kualitas pembangunan terlihat tidak bagus. Terlebih, yang mengerjakan pembangunan itu orang luar Cirebon, padahal putra daerah Cirebon pun banyak yang mampu mengerjakannya. Ia berharap, pihak penegak hukum baik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, ataupun kejaksaan bisa melihat hal tersebut.

"Yang jelas pekerjaan sudah tidak benar, kenapa masih dipertahankan, kan aneh," tuturnya.

Terpisah, Asisten Daerah Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Yoyon Indrayana memastikan, proses pembangunan gedung setda delapan lantai masih tetap berjalan.

Menurut Yoyon, hingga kini belum ada opsi pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kota Cirebon.

"Pihak kontraktor pun masih tetap sama, yakni PT Rivomas Penta Surya. Dan pembangunan tersebut tidak disubkontraktorkan, karena masih Rivomas yang mengerjakannya sampai batas akhir waktu yang telah ada di perjanjian kontrak yaitu, sampai akhir tahun 2017," kata Yoyon.

Ia menjelaskan, jika sampai akhir tahun belum bisa selesai, maka adendum waktu diperbolehkan sampai 50 hari ke depan.

"Adendum waktu bisa saja, tapi, kami belum memastikan lengkah selanjutnya bagaimana," tandasnya.

Untuk diketahui, pembangunan gedung Setda Kota Cirebon setinggi delapan lantai senilai Rp 86,751 miliar itu, telah dimulai pembangunannya sejak November 2016 lalu.

Hingga menginjak bulan ke delapan sekarang, pihak kontraktor baru melakukan proses pembangunan pondasi, padahal seharusnya tahapan tersebut selesai pada bulan Februari 2017 lalu. (Winarno)

Loading Komentar....
loading...