fajarnews

Junaedi: Satu Jabatan Diisi Dua Orang Jelas Salahi Aturan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 15 Juli 2017 | 09:40 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi menegaskan, adanya kasus satu jabatan yang diisi oleh dua orang jelas merupakan pelanggaran.

"Kalau itu ada,  jelas menyalahi aturan. Tidak ada aturan manapun yang membolehkan satu jabatan diduduki dua orang," kata Junaedi kepada fajarnews.com, Jumat (14/7).

Menurut Junaedi, jika hal itu benar-benar terjadi pada pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, maka harus ada koreksi dan perbaikan surat keputusan (SK).

“Ini  harus dikoreksi, dan tidak bisa dibiarkan. Apakah pejabat yang lama dipindahkan atau sebaliknya, itu terserah  kepala daerah," kata Junaedi.

Pihaknya akan meminta pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, untuk klarifikasi.

Apakah itu karena kesalahan administrasi, atau memang disengaja. Jika karena persoalan kesalahan administrasi bisa  memaklumi, karena dulu pun pernah terjadi.

"Kalau hanya satu dua kasus sih wajar, bisa saja karena kesalahan teknis. Tapi kalau ada 15 orang ini tidak wajar," ujar Politisi PKS ini.

Junaedi pun mempertanyakan soal double pejabat yang rata-rata dialami oleh PNS yang akan memasuki pensiun. Hal itu, menurutnya, membuat masyarakat kemudian menilai adanya unsur kesengajaan.

“Kalau bahasa kasarnya mengusir secara tidak langsung. Ini yang harus menjadi perhatian bersama, agar hal ini tidak terulang kembali. Mereka itu sudah mengabdi puluhan tahun harusnya di kasih reward. Jangan malah seolah-olah seperti mengusir. Ini tidak ada penghormatan sama sekali. Kalau saya diposisi itu juga pasti sangat kecewa," cetusnya.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa memberhentikan paksa salah satu orang dari dua pejabat itu. Untuk itu pemerintah agar tidak salah mengambil keputusan.

 "Kalau mau diberhentikan paksa itu harus ada sebabnya. Kalau tidak ada gak bisa dong," ujarnya.

Untuk memberikan efek jera bagi eksekutif, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan menindaklanjuti aduan terkait persoalan kepegawaian.

Apakah itu pengisian pejabat esselon II yang diduga sarat jual beli jabatan, intimidasi terhadap pegawai, juga persoalan lainnya akan dikonsultasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ia berharap bila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka Komisi ASN harus memberikan sanksi tegas.

"Dalam waktu dekat kita bisa ke Komisi ASN. Sanksi tegas bila ada pelanggar harus ada agar ada efek jera," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pascamutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon pada 7 Juli 2017 lalu, ditemukan adanya kasus satu jabatan diisi oleh dua orang. Salahsatunya kasus ini dialami Kepala Seksi Penguatan Permodalan UMKM pada Dinas Koperasi, Junaedi A.

Hal ini pun membuat Junaedi yang mengaku sudah mengabdi selama 21 tahun ini kebingungan dalam bekerja. Padahal ia akan pensiun pada bulan Agustus tahun ini.

“Saya binggung, nanti yang menandatangi siapa? Saya atau pejabat yang baru dilantik,” ujar Junaedi kepada fajarnews.com saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (13/7).

Ia pun tak menyangka hal ini terjadi, karena saat muncul akan ada mutasi tidak ada kabar pegawai Dinkop yang terkena mutasi. Pasalnya sehari sebelum mutasi tepatnya pada saat pembahasan anggaran di DPRD. Ia sempat ngobrol, kabarnya Dinkop tidak ada yang kena.

“Pagi harinya saya tidak mendapat undangan. Tapi siangnga saya mendapat kabar ada yang dilantik dan menempati jabatan saya. Saya masih tidak percaya, tapi satu hari setelah mutasi yang bersangkutan lapor ke kantor bahwa ia ditempatkan di Kasi Penguatan Permodalan UMKM,” ujarnya. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...