fajarnews

Mensos: Pemda Jangan Salurkan Rasta yang Tak Layak Konsumsi

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 15 Juli 2017 | 09:25 WIB

Hasan Hidayat
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, memberi keterangan kepada awak media saat melakukan sidak ke Gudang Bulog Tuk, Kabupaten Cirebon, Jumat (14/7).*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah tidak memaksakan penyaluran beras sejahtera (rasta) yang tidak layak konsumsi.

Menurutnya, jika ditemukan beras berkualitas buruk, pemda harus segera mengembalikan ke Bulog agar diganti dengan beras layak konsumsi.

"Lebih baik ditunda sementara daripada harus menyalurkan beras yang tidak layak konsumsi kepada masyarakat. Setelah diganti oleh Bulog baru salurkan," kata Khofifah, saat melakukan sidak ke Gudang Bulog Tuk, Kabupaten Cirebon, Jumat (14/7).

Dalam sidak tersebut, Khofifah mendapati rastra yang tersimpan di Gudang Bulog Cirebon sangat layak konsumsi dan cukup sampai akhir tahun.

Ia pun melakukan pengecekan timbangan masing-masing beras dan mendapati per karung rasta beratnya 15 kilogram, sesuai dengan ketentuan.

Menurut Khofifah, keluhan mengenai kualitas beras rasta kerap diterima pihaknya. Sejumlah keluhan mengenai beras rasta tersebut, mulai wujud beras yang sudah pecah-pecah, berwarna kuning kehitaman, berkutu, dan berbau apek. Padahal, menurutnya, subsidi pangan tersebut telah berjalan hampir 20 tahun.

"Di media masih  sering ada berita  kualitas rastra yang tidak layak konsumsi. Begitu juga di media sosial. Ditambah saat saya berkunjung ke daerah sering  masyarakat  menyampaikannya secara langsung," ujarnya.

Terkait temuan rastra tidak layak konsumsi tersebut, bahkan beberapa kepala daerah pernah menyuratinya dan langsung ditindaklanjuti oleh tim.

"Terakhir adalah kejadian di Sumenep yang akan dikirim ke Pulau Arjasa. Ternyata dari gudang ke pulau itu perahu sempat kemasukan air kemudian beras jadi coklat dan menggumpal. Saya sudah sampaikan dan langsung semua beras diganti," ujarnya.

Menurut Khofifah, seharusnya permasalahan beras tidak layak ini tidak terus berulang. Pasalnya, dengan Harga Pembelian Beras (HPB) senilai Rp 9.220,00/kilogram (kg), semestinya masyarakat menerima beras yang berkategori medium dan layak konsumsi.

Menurutnya, masyarakat penerima menebus rastra seharga Rp 1.600,00/kg, sementara sisanya sebesar Rp 7.620,00/kg disubsidi pemerintah.

"Beras adalah makanan pokok orang Indonesia, miris kalau sampai masyarakat kita makan beras yang secara tampilan saja sudah tidak layak. Pokoknya saya minta persoalan beras jelek tidak lagi terus berulang," imbuhnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah dan Bulog untuk secara aktif turun mengecek langsung seluruh stok beras di gudang, sebelum didistribusikan. Jangan karena mengejar realisasi penyaluran, lanjut Khofifah, akhirnya asal dibagikan  tanpa mengetahui kualitasnya.

Jika nantinya beras dari gudang dipastikan layak namun saat dibagikan berubah, maka menurutnya, kejanggalan itu dapat diurut sesuai alur distribusi.

"Jadi kalau ada temuan bisa diurutnya gampang. Apakah itu karena faktor cuaca atau alam, atau ada yang sengaja ganti," ucapnya.

Khofifah menjelaskan, dalam Program Rastra Kementerian Sosial bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak tahun 2013.

Sementara terkait pengadaan dan distribusinya menjadi wilayah Bulog. Adapun pemerintah daerah bertanggung jawab pada titik distribusi menuju ke titik bagi dengan tim teknis aparatur desa dan kelurahan.

"Untuk daerah Jawa Barat realisasi rastra telah mencapai 168.620.055 kg atau 73,05% dari Pagu bulan Juli 2017 sebesar 230.818.665 kg. Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Barat sebanyak 2.198.273," tuturnya.

Khofifah menambahkan, saat ini pemerintah terus mengupayakan percepatan konversi Subisidi Pangan (Rastra) ke Bantuan Pangan Non-Tunai.

Konversi tersebut, untuk memberikan jaminan kualitas beras dan berbagai jenis sembako lainnya antara lain gula, minyak, tepung terigu, dan telur.

"Prosesnya dilakukan secara bertahap. Tahun 2017 ini baru mencapai 1,28 juta keluarga. Namun, tahun 2018 mendatang jumlahnya berkali lipat menjadi 10 juta keluarga," paparnya. (Hasan Hidayat)

Loading Komentar....
loading...