fajarnews

PNS Dilarang Terlibat Politik Praktis

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 15 Juli 2017 | 07:25 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diperbolehkan terlibat politik praktis. Karena hal itu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang managemen PNS pasal 250 dan pasal 255.

Hal itu dikatakan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Bambang Setiadi, Jumat (14/7).

“Apabila seorang ASN mencalonkan atau dicalonkan bupati atau walikota wajib membuat pernyataan pengunduran diri. Setelah lembaga pemilu menerima pencalonan bakal calon bupati dan wakil bupati,” katanya kepada fajarnews.com, kemarin.

Di Kabupaten Cirebon memang ada sejumlah PNS yang mencalonakan diri sebagai bupati dan wakil bupati. Akan tetapi karena berkas masih di partai politik (parpol) dan belum terdaftar sebagai calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka para bakal calon dari kalangan ASN belum mengundurkan diri.

“Nanti kalau sudah terdaftar sebagai calon di KPU, maka ASN itu wajib mengundurkan diri,” jelasnya.

Begitu juga atas dugaan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai politik oleh pejabat ASN pasca mendaftar bakal calon bupati dan wakil bupati beberapa bulan lalu. BKPSDM Kabupaten Cirebon pun belum bisa mengambil sikap atas adanya dugaan kepemilikan KTA para PNS.

“Kepemilikan KTA bacabup dan bacawabup oleh sejumlah PNS harus dipastikan terlebih dahulu dengan bukti otentik, apakah terbukti menjadi pengurus partai atau tidak dalam bentuk KTA,” katanya.

Mengingat yang mengeluarkan KTA asli itu adalah partai politik yang bersangkutan. Kemudian, selama ini pun belum ada pihak yang melaporkan ke BKPSDM.

“Kalau diproses pun, yang memproses bukan kami melainkan Inspektorat baik penyelidikan maupun penyidikannya. Dan ketika terbukti, maka ASN yang bersangkutan harus mengundurkan diri,” bebernya.

Artinya kata dia, PNS yang masih berstatus bacabup maupun bacawabup masih bisa bekerja seperti biasanya sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Jadi sekali lagi kami tegaskan mereka yang mendaftar ke parpol sebagai cabup dan cawabup masih menjadi pelayan masyarakat di tempat mereka kerja sekarang,” pungkasnya. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...