fajarnews

Mensos Minta Pencairan PKH Dipercepat

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 14 Juli 2017 | 09:55 WIB

Hasan Hidayat
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyapa warga yang hadir dalam acara percepatan pencaiaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis (13/7).*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta daerah-daerah yang belum melaksanakan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua, untuk melakukan percepatan pencairan paling lambat tanggal 16 Juli 2017.

Hal itu dikemukakan, Khofifah, seusai menyerahkan secara simbolis Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Non-Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Cirebon di Aula Kantor Kecamatan Harjamukti, Kamis (13/07).  

Menurut Khofifah, percepatan pencairan tahap kedua tersebut sangat diperlukan menjelang anak masuk sekolah. Ia melihat jika kebutuhan anak sekolah dapat terpenuhi diharapkan, hal itu bisa motivasi semangat anak.

"Manfaat PKH sangat signifikan, jadi harapan saya bagi daerah bagi yang belum mencairkan maka harus dipercepat pencairannya karena batas waktu pencairan sampai dengan tanggal 16 Juli ke depan dan pastikan bisa dilaksanakan supaya penerima dapat memenuhi kebutuhannya," kata Khofifah.

Dikatakannya, seharusnya tahap pencairan PKH tahap kedua itu pada Agustus 2017 mendatang, namun melihat kebutuhan masyarakat penerima, maka bantuan sebesar Rp 1.890.000,00 dengan empat kali pencairan itu, dicairkan lebih awal. Masyarakat penerima mendapatkan Rp 500 ribu sebanyak tiga kali dan  diakhir pencairan Rp 380 ribu.

Khofofah menuturkan, Kementerian Sosial sudah mengomunikasikan kepada Himbara (Himpunan Bank Negara) supaya mengkomunikasikan kepada pimpinan bank lainnya agar segera melakukan pencairan.

"Dengan adanya pencairan ini kan lumayan, masyarakat bisa membeli seragam, sepatu, buku dan lain-lain," ungkapnya.

Ketika ditanya terkait adanya pemangkasan anggaran di Kementerian Sosial, Khofifah mengatakan, dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut kementeriannya mengalami penghematan anggaran Rp 248 miliar.

Akibat adanya penghematan tersebut, pihaknya harus melakukan sejumlah efisiensi seperti pencoretan diklat serta bimtek pendamping PKH dan E-warung.

Terkait hal itu, pihaknya sedang mencari format supaya bisa didukung Himbara, karena pendamping tidak dapat bila tidak mengikuti bimtek karena harus terbangun konstruksi berpikirnya sebagai bagian dari penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan dan generasio.

"Sekarang saya sedang mengkomunikasikan dengan Himbara agar pendamping dapat melakukan diklat dan bimtek," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Cirebon, Asep Dedi yang turut hadir mewakili Pemerintah Kota Cirebon saat ditemui seusai acara mengungkapkan, kunjungan Mensos itu dalam rangka pencairan PKH tahap kedua.

"Ini (pencairan) yang sangat dinanti masyarakat, ini kan kebutuhan menjelang masuk sekolah, kemudian keperluan lain sesuai dengan ketentuan," kata Sekda.

Menurut Asep, pencairan yang dilakukan ini merupakan percepatan, dimana pada pencairan tahap kedua ini berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk percepatan pencairan.

"Alhamdulillah masyarakat sangat senang dan antusias sekali," ungkapnya.

Ia menambahkan, penerima bantuan di Kota Cirebon sendiri mencapai 8.000 keluarga. Melalui program tersebut, ia berharap persoalan-persoalan yang ada di Kota Cirebon ini dapat diminimalisir. (Hasan Hidayat)

 

Loading Komentar....
loading...