fajarnews

Komisi IV DPRD Jabar Desak Polisi Usut Pengusaha Galian C Nakal 

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 19 Juni 2017 | 07:25 WIB

Suhanan
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady.*

Fajarnews.com, CIREBON- Adanya sejumlah lokasi usaha pertambangan atau galian C yang menyalahi aturan di Kabupaten Cirebon, mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil rakyat tersebut menilai, pengusaha galian yang tidak taat aturan dan lari dari tanggungjawab melakukan reklamasi harus ditindak tegas secara hukum. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mendorong aparat penegak hukum untuk segera menangani masalah tersebut.

Bahkan politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta Dinas ESDM untuk berkoordinansi dan menyerahkan data pengusaha nakal Kabupaten Cirebon ke kepolisian.

“Soal adanya penambangan yang konon illegal di Kabupaten Cirebon, saya sudah dengar. Larikan saja ke aparat penegak hukum biar diproses. Saya kira semua pengusaha nakal harus diproses supaya ada efek jera, makanya dinas segera serahkan semua datanya,” jelas  Daddy Rohanady kepada sejumlah wartawan saat menghadiri konsolidasi di DPC Partai Gerindra belum lama ini.

Bukan hanya soal perizinan yang tidak sesuai, kata dia, pungusaha tambang juga memiliki kewajiban  reklamasi. Jika itu tidak dilakukan, jelas menyalahi aturan dan bisa diproses hukum, karena dampaknya nanti kepada masyarakat sekitar.

“Memang sejak ada Undang-Undang Nomor 23 ada pembagian kewenangan. Yang tadinya di kabupaten/kota sekarang diambil provinsi, begitupun seterusnya. Tetapi ini bukan menjadi alasan pemerintah daerah untuk melakukan langkah hukum,” ujarnya.

Sama halnya kaitan dengan penambangan kata dia, izin menjadi kewenangan provinsi, namun pengawasannya pemerintah pusat. Sedangkan yang akan terdampak kerusakan lingkungan yakni kabupaten/kota tempat aktivitas penambangan.

Atas kondisi ini, Komisi IV DPRD Provinsi Jabar sudah dua kali melakukan konsultasi ke Dirjen Minerba. Bahkan kata dia, pihaknya sampai berbicara keras terhadap masalah ini, karena bila dibiarkan akan rusak kondisi di daerah.

Harusnya kata Daddy, ada kewenangan yang didistribusikan ke kabupaten, karena yang paling tahu itu di daerah. “Jangan sampai kita melahirkan anak haram. Artinya kaitan dengan kewenangan, pemerintah provinsi izinya sementara pengawasan pusat. Dan yang rugi kabupaten/kota,” cetusnya.

Pihaknya juga mendesak agar pemerintah tegas terhadap pengusaha tambang nakal. Reklamasi itu wajib bagi pengusaha yang memiliki IUP, IUP khusus dan IUP pertambangan rakyat.

“Nah kalau ada pengusaha yang izinnya untuk perumahan namun nyatanya galian C itu seperti apa. Apakah tidak dikenakan wajib reklamasi?, begitu juga izinnya pencetakan sawah,” imbuhnya.

Diakuinya, pengawasan tidak berjalan optimal, pasalnya pengawas hanya ada 30 orang, artinya satu orang mengawasi satu kabupaten/kota se Jawa Barat. “Dulu hanya ada 10 pengawas, sekarang ada tambahan 20  jadi total 30 orang. Sedangkan ada 27 kota/kabupaten, jadi satu orang satu kabupaten. Tetap saja tidak efektif,” jelasnya.

Sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi hasil sidak ke pengusaha galian di Kecamatan Lemahabang dan Beber dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu.

Hal itu  mereka lakukan karena disinyalir beberapa pengusaha galian menyalahi atauran dan tidak taat hukum. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...