fajarnews

DPRD Majalengka Sampaikan Hak Interpelasi Atas Kenaikkan NJOP dan PBB

Redaksi : Andriyana | Sabtu, 17 Juni 2017 | 00:31 WIB

MUNADI
Anggota DPRD Kabupaten Majalengka menyampaikan hak interplasi kepada Bupati Sutrisno, terkait kenaikan NJOP dan PBB

Fajarnews.com, MAJALENGKA - Kebijakan Bupati Majalengka Sutrisno yang menaikkan NJOP dan PBB berdampak timbulnya gejolak di masyarakat. DPRD Majalengka pun akan mempertanyakan kebijakan yang telah dikeluarkan bupati. Sebanyak 26 anggota DPRD Majalengka meminta hak interpelasi atas kebijakan pemerintah daerah tersebut.

“Penyampaian hak interpelasi ini sah, karena sudah memenuhi unsur dalam penyampaian Hak Interpelasi sesuai dengan UU No.22 Tahun 2003, Pasal 27 A,” terang Wakil Ketua DPRD Majalengka Dadan Daniswan,  yang memimpin rapat paripurna internal DPRD Majalengka, Jumat (16/6).

Menurut politisi asal Partai Golkar ini, Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekarang sudah 26 anggota DPRD Majalengka menyepakati usulan hak interpelasi tersebut,” katanya

Dijelaskannya pula, usulan disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Sementara menurut salah satu inisiator Hak Interpelasi Dede Aif Musoffa, SH, dari Fraksi PPP, menyebutkan kebijakan menaikkan NJOP dan PBB membuat kegaduhan di masyarakat.

“Dewan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merasa terbebani atas kenaikan PBB ini, karena itu, kami menggulirkan hak angket demi kebaikan masyarakat,” katanya.

Hal serupa dikatakan Anggota DPRD lainnya dari Fraksi PKB Imon Hidayat. Dia mengakui, sejauh ini sudah banyak elemen masyarakat yang mempertanyakan kenaikkan NJOP dan PBB yang sudah membuat gejolak di masyarakat. (ABR/MUNADI)

Loading Komentar....
loading...