fajarnews

ASN Terlibat Politik Praktis Bisa Dipecat

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 16 Juni 2017 | 09:10 WIB

Suhanan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto menyampaikan sambutan pada “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Rangka Pilkada Serentak 2018 Provinsi Jawa Barat” di Aston Cirebon Hotel & Convention Centre, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kami

 

Fajarnews.com, CIREBON- Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan untuk tidak terlihat dalam politik praktis. Pasalnya, para ASN yang terbukti terlibat dalam politik praktis akan dikenai sanksi tegas, bahkan bisa dipecat dari jabatannya.

Hal itu dikemukakan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, HM Wasikin Marzuki, saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pengenalan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam Rangka Pilkada Serentak 2018 Provinsi Jawa Barat, di Aston Cirebon Hotel & Convention Centre, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (15/6).

“Kalau ada PNS, kuwu dan perangkatnya, termasuk TNI, Polri ikut kampanye atau aktivitas dalam pilkada, silakan laporkan. Akan ada tindakan tegas, bahkan bisa dipecat. Walaupun PNS itu punya hak pilih, tetapi tidak boleh ikut kampaye dan lainnya, cukup diam saja dan berikan suaranya di bilik suara,” kata Wasikin.

Pria yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan dan Kerja Sama Lembaga Bawaslu Jabar itu mencontohkan kasus pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Cianjur saat pilkada serentak 2017 lalu.

Di Cianjur, lanjut Wasikin, ada seorang camat yang terbukti ikut membagikan uang untuk kepentingan salah satu calon. Dalam sidang Panwaslu, camat tersebut terbukti melanggar aturan dan keluar rekomenadi pemecatan.

“Kami rekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan camat tersebut langsung dipecat,” kata pria yang akrab disapa Hawas tersebut.

Ia pun menekankan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap semua tahapan pemilu dan pemilukada. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting peranannya dalam upaya perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

"Makanya sangat penting keterlibatan masyarakat," ucapnya.

Wasikin juga menyinggung persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus benar-benar diawasi, diverifikasi dengan jelas. Jangan sampai nanti dari persoalan DPT berujung situasi tidak kondusif, hal ini yang harus dipahami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jangan sampai seperti wilayah sana Cipanas Cianjur, DPT nya 35 ribu, ternyata diakhir pemilihan hak pilihnya mencapai 50-70 ribu. Ini gak bener jangan sampai ini terjadi di Kabupaten Cirebon,” tegasnya.

Untuk itu, KPU, pemerintah dan lembaga lainnya harus saling berkoordinasi, termasuk dengan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Karena undang-undang saat acuannya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektrokon atau KTP-el.

“Selain persoalan KTP yang tidak kunjung selesai, verifikasi warga yang meninggal, dan pindah juga harus teliti. Jangan sampai orangnya sudah meninggal dan pindah keluar daerah, masih tercantum saja di DPT,” ujarnya.

Wajib e-KTP

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jabar, Herminus Koto mengatakan, masyarakat Jabar khususnya Kabupaten Cirebon diwajibkan untuk memiliki KTP elektronik (e-KTP), jika ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2018 mendatang.

Hal itu dimaksudkan agar KPU dapat dengan mudah menyusun DPT Pilkada 2018, serta untuk menghindari terjadinya penggelembungan suara.

“Memang bisa menggunakan surat keterangan, tapi apakah semuanya harus menggunakan surat keterangan? Sampai kapan kita menggunakan surat keterangan? Ini celah yang bisa dimanfaatkan paslon untuk mendulang suara. Makanya, kita butuh penyelenggara pemilu yang qualified (berkualitas), agar tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan seperti pada pilkada sebelum-sebelumnya,” ungkap Harminus Koto.

Ia mencatat, pada Pilkada 2017 lalu, sebanyak 20 persen penduduk di Jawa Barat tak punya KTP elektronik. Sementara di Pilkada 2018 mendatang, ada 2 hingga 3 juta penduduk yang punya masalah sama.

Untuk itu pihaknya mendorong Pemda Kabupaten Cirebon khususnya Disdukcapil untuk segera memperbaiki catatan kependudukan warganya agar tidak ditemukan lagi adanya pemilih ganda.

Ditambahkan Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, H. Yusuf, pihaknya mencatat ada beberapa pelanggaran dan kecurangan yang paling banyak terjadi pada pemilu.

Pertama, Aparatur Sipil Negara (ASN) masih banyak yang terlibat baik mendukung atau secara terang-terangan melakukan kampanye.

 “Contohnya banyak ditemukan PNS, atau kuwu masih jadi mesin pemenangan para kandidat. Bahkan di Cianjur, ada camat diketahui membagikan uang Rp 300 juta agar warga memilih paslon yang ditentukan,” terangnya.

Kemudian yang kedua, lanjut H. Yusuf, paslon masih menjadikan politik uang sebagai senjata pamungkas untuk menjaring suara sebanyak-banyaknya.

“Tapi pada Pilkada 2017 lalu, kecurangan politik uang mulai menurun seiring dengan munculnya regulasi larangan politik uang di mana setiap yang menyebarkan uang untuk memilih paslon tertentu diancam penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta, begitu pun kepada simpatisan dan relawan yang membagikan sembako kepada masyarakat,” jelasnya.

Dan yang terakhir, pihaknya mencatat banyak paslon yang melakukan kampanye gelap dengan menghina kandidat lain. “Ini jelas tidak boleh. Bahkan pernah ada seorang polisi yang tertangkap gara-gara menyebarkan selebaran yang berisi penghinaan terhadap pasangan lain,” tegasnya.

Pihaknya berharap, kualitas Pilkada 2018 nanti bisa semakin baik lagi dan kecurangan-kecurangan itu bisa lebih diminimalisir lagi. “Ayo awasi Pilkada Jabar. Semakin diawasi maka ruang gerak kejahatan pilkada semakin sempit,” tandasnya.

Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Zaenal Abidin mewakili Bupati Cirebon mengapresiasi adanya sosialisasi tersebut. Dia menilai, sosialisasi itu akan sangat bermanfaat bagi Kabupaten Cirebon yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kuwu (pilwu) serentak.

“Pada Oktober 2017 nanti, Kabupaten Cirebon akan menghadapi pilwu serentak yang akan diikuti oleh 101 desa. Kami berharap, hasil pilwu itu tidak membawa ekses negatif pada Pilbup Cirebon 2018 nanti,” paparnya.

Dikatakannya, Pemkab Cirebon telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 42,5 miliar untuk penyelenggaran Pilkada 2018 nanti. Anggaran itu diperuntukkan bagi KPU, Panwaslu dan Desk Pilkada.

“Pemilu ini bukan hanya kerja KPU, tapi juga Panwaslu, Desk Pilkada dan juga masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan sinergitas yang baik sehingga angka partisipasi warga dalam pemilu juga meningkat,” katanya. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...