fajarnews

Kuningan Dilaporkan Intoleran, Tim Kemenpolhukam Turun

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 19 Mei 2017 | 09:40 WIB

Ali Al Faruq
Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan didampingi peneliti LP3ES, mendatangi Pemerintah Kabupaten Kuningan karena menerima laporan adanya tindakan intoleran kepada warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia terkait perlayanan e-KTP, Kamis (18/5).*

 

Fajarnews.com, KUNINGAN- Adanya laporan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah melakukan perbuatan intoleran, membuat tim dari kementerian tersebut turun ke Kuningan, Kamis (18/5).

Dengan didampingi peneliti LP3ES, Aziz Muslim, rombongan yang dipimpin Asisten Deputi II Kemenpolhukam, Kusnaidi itu, ditemui Bupati Kuningan, H Acep Purnama bersama Dandim 0615 Kuningan, Letkol Inf Arief Hidayat dan Kapolres Kuningan AKBP M Syahduddi, di Pendopo Kuningan.

Selain itu, sejumlah tamu undangan lainnya seperti dari perwakilan FKUB dan dunia pendidikan juga dihadirkan, untuk bisa memberikan saran dan masukan atas tujuan kunjungan itu.

Di hadapan Bupati, Asisten Deputi II Kemenpolhukam, Kusnaidi mengatakan, inti kunjungannya sebagai tindak lanjut atas laporan yang menyatakan Kabupaten Kuningan intoleran, khususnya terkait pelayanan pembuatan KTP bagi warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana.

Namun setelah duduk bersama, dengar pendapat, Kusnaidi mengaku bahwa laporan tersebut tidak benar adanya. Bahkan ia menilai, Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah sangat bijak memberikan solusi bagi warga JAI.

“Kami ke sini mau klrafikasi atas laporan bahwa Kuningan intoleran, khususnya dalam pelayanan e-KTP bagi warga JAI. Namun, setelah mendengar keterangan tadi kami menilai bahwa Pemerintah Daerah sudah benar memberikan solusi untuk masalah e-KTP itu dan langkah-langkah yang diambil sudah pada rel yang benar,” kata Kusnaidi.

Di sisi lain, Kusnaidi memaklumi posisi pemerintah memang dituntut harus bisa mengaoyomi semua masyarakat, khususnya dalam pelayanan. Namun, memang karena aturan dari pemerintah pusat belum ada perubahan, maka kebijakan dari Bupati sendiri juga patut dihargai.

Sementara itu, Bupati Kuningan H. Acep Purnama mengatakan, kedatangan tim dari Kemenpolhukam itu ingin mengklarifikasi adanya laporan, pemerintah daerah dalam pelayanan telah melakukan perbuatan intoleran terhadap warga Ahamdiyah.

“Kita sih menyikapi bijak saja. Semoga tim dari kementerian bisa melihat realita di lapangan. Saya sih berharap pemerintah pusat mengambil alih persoalan seperti dengan cara ketegasan,” ujar Acep.

Untuk pelayanan, dikatakan Acep, pemerintahan yang dipimpinnya selalu siap melayani, terlebih urusan pembuatan e-KTP. Namun, hingga kini, warga JAI sendiri tidak mau menerima jika kolom agamanya dikosongkan.

“Kalau saja mereka mau, hari ini juga berapa pun jumlahnya akan kita layani, tapi dengan syarat dan ketentuan sesuai petunjuk dari SKB 3 Menteri,” kata Acep.

Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP. M. Syahduddi mengatakan, kepolisian akan selalu menjaga Kamtibmas Kuningan tetap kondusif.

“Melihat pernah terjadi peseteruan antara Ahmadiyah dengan masyarakat Islam, antisipasi hal tersebut, kita harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sebab pertimbangan pemerintah juga untuk tetap menjaga kondusifitas,” kata Syahduddi.

Menurut Syahduddi, pihak kementerian baru memahami dan bisa membayangkan, situasinya memang dilematis. Hal itu, menurutnya, bisa menjadi masukan bagi pihak terkiat di pemerintah pusat, bahwa tuduhan Kuningan intoleran itu tidak benar.

“Minimal mereka pulang bisa memberikan suara kepada pihak terkiat di Jakarta, bahwa tuduhan intoleran di Kuningan itu tidak benar,” ujar Syahduddi. (Ali)

Loading Komentar....
loading...