fajarnews

Penindakan Hukum Tak Maksimal, Angka Kekerasan Seksual Masih Tinggi  

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 19 Mei 2017 | 09:25 WIB

Winarno
Manager Program WCC Mawar Balqis, Sa'adah (kiri) sedang memaparkan data terkait kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon di Fahmina Institute, Kamis (18/5).*

Fajarnews.com, CIREBON- Penindakan hukum yang tidak maksimal serta masih melekatnya kultur masyarakat yang menggunakan metode kekeluargaan dalam penyelesaikan kekerasan seksual, menjadi salah satu faktor tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon.

Hal itu dikemukakan Manager Program Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Woman Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Sa'adah, terkait tingginya kasus kekerasan seksual yang ditangani organisasinya.

Menurut Sa’adah, dari sekian banyak kasus yang ditangani WCC Mawar Balqis, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mencapai sekitar 60 persen.

Menurutnya, di tahun 2016 lalu, WCC Mawar Balqis menangani sebanyak 88 kasus kekerasan seksual. Sedangkan, dari bulan Januari hingga Mei 2017 tercatat 25 kasus yang ditangani oleh WCC Mawar Balqis.

 "Itu data yang masuk ke kita. Tapi, mayoritas kasus itu tidak tuntas dalam penindakan hukumnya. Karena, diselesaikan secara kekeluargaan," kata Sa'adah di sela-sela diskusi Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Fahmina Institute, Kamis (18/5).

Ia mengatakan, selama menangani kasus kekerasan seksual, vonis terberat yang diterima oleh pelaku hanya tujuh tahun penjara. Sedangkan yang terendah hanya dua tahun.

"Pendekatan kekeluargaan menjadi faktor lain yang menyebabkan tidak adanya efek jera. Kebanyakan penyelesaian masalah dilakukan dengan perkawinan. Namun banyak dari perkawinan tersebut hanya berlangsung satu hingga tiga minggu," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, WCC Mawar Balqis mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sa’adah mengakui, perjuangan Mawar Balqis dan seluruh forum pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia belum tuntas.

Menurutnya, poin penting dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni mendesak pemenuhan hak dan kebutuhan pada korban. Pasalnya, undang-undang yang ada saat ini hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku.

"Tentunya ini agar angka kekerasan bisa diminalisir. Mayoritas korban adalah anak di bawah umur, dengan pelaku orang terdekatnya," imbuhnya.

Ia menilai, dalam undang-undang yang berlaku saat ini, masih banyak poin penting yang tidak tercantum, seperti belum terintegrasinya sistem restitusi terhadap pelaku sebagai bagian dari pemidanaan.

"Semua masih fokus pada pelaku, belum kepada korban. Padahal, pemulihan korban itu tidak bisa singkat dan biayanya tidak kecil. Nah, ini merupakan salah satu poin yang membedakan undang-undang yang ada dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," tuturnya.

Menurutnya, pengungkapan bukti-bukti seharusnya tidak dibebankan kepada korban. Sehingga, dalam RUU itu mendoronga agar pemenuhan bukti juga dilakukan oleh pelaku.

"Terakhir kita di pusat ketemu dengan fraksi di DPR RI, RUU ini sudah menjadi inisasi, sudah ada supres. Tapi, saya kurang tahu persis perkembangan sekarang," ujarnya.

Ia menegaskan, RUU tersebut harus implementatif ke daerah. Menurutnya, Mawar Balqis mendorong agar aturan yang ada di daerah, baik peraturan bupati  atau peraturan daerah bisa mengikuti RUU tersebut.

"Perbup atau perda mejadi salah satu upaya dalam meng-cover pemenuhan hak-hak terhadap perempuan," tandasnya. (Winarno)

Loading Komentar....
loading...