fajarnews

Alat Tangkap Ramah Lingkungan Tidak Murah

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 19 Mei 2017 | 09:10 WIB

Suhanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menggelar audiensi dengan para nelayan terkait penggunaan alat tangkap ramah lingkungan di aula kantor setempat, Kamis (18/5).*

 

Fajarnews.com, CIREBON- Biaya alat tangkap ramah lingkungan yang tidak murah, membuat hal tersebut tidak mudah diterapkan kepada para nelayan.

Kondisi tersebut menjadi hambatan pemerintah, dalam menerapkan kebijakan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan.

Hal itu dikemukakan Direktur Polair Polda Jabar, Kombes Pol Suwarto terkait implementasi kebijakan alat tangkap ramah lingkungan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah yakni dengan memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan bagi nelayan.

“Tentunya dilakukan secara bertahap, agar nelayan dapat mengganti alat tangkap tidak ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan. Yang perlu digarisbawahi adalah, bantuan yang akan diberikan nanti harus akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna,” kata Suwarto, usai beraudiensi dengan para nelayan di aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon, Kamis (18/5).

Menurut dia, nelayan di Kabupaten Cirebon didominasi nelayan kecil yang setiap harinya berusaha mengejar kebutuhan hidup.

"Nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dapat dikenai sanksi, terutama bagi yang perahunya di atas 10 gross tonnage (GT) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan, untuk nelayan kecil sanksi yang diberikan hanya dibawa ke kantor polisi untuk didata dan diberikan pembinaan dan pendampingan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penegakkan hukum yang bagi nelayan kecil tidak sampai masuk pengadilan, tapi lebih kepada pembinaan.

”Bagaimana pun nelayan kecil harus dilindungi. Lain halnya dengan perahu nelayan di atas 10 GT, akan dikenakan sanksi tegas," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon, H. Muhidin menjelaskan tuntunan nelayan dalam audiensi kali ini adalah menyelesaikan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan.

“Kami tidak bisa berbuat banyak. Karena soal sanksi bagi nelayan itu bukan kewenangan DKP, melaikan Polair Polda Jabar. Tugas kami (DKP) hanya memfasilitasi bantuan dan kebutuhan nelayan untuk melaut," kata Muhidin.

Di tempat yang sama, Ketua KUD Mina Bumi Bahari, H Dade Mustofa mengakui, sedikitnya 40 persen nelayan di Kabupaten Cirebon masih menggunakan alat rangkap tidak ramah lingkungan.

“Seperti garok dan arad. Mereka menggunakan alat tangkap itu karena biayanya lebih murah, namun hasil produksinya lebih banyak, karena semua ukuran ikan dari yang kecil sampai yang besar tertangkap,” kata Dade.

Pihaknya tetap mengingatkan agar nelayan yang bersangkutan bisa mengubah pola tangkap ikan di laut dengan alat yang ramah lingkungan, sesuai keinginan pemerintah. (Suhanan)

Loading Komentar....
loading...