fajarnews

ASN Diminta Jangan Terlibat Politik Praktis

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 19 Mei 2017 | 07:25 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Jelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 mendatang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Muslim Indonesia (Basmi) mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Cirebon tidak terlibat dalam politik praktis.

“Saat ini suasana politik di Kabupaten Cirebon kurang kondusif. Salah satunya ditandai dengan adanya pengerahan massa dari ASN untuk mendukung salah satu bakal calon bupati. Untuk itu kami akan mencatat apabila ada ASN yang hadir saat pengerahan massa untuk mengantar salah satu Bakal Calon Bupati Cirebon saat mendaftarkan diri,” ujar Plt Ketua LSM Basmi Kabupaten Cirebon, Mohammad Samdi Suteja saat ditemui sejumlah awak media, Kamis (18/5).

Dikatakan Samdi, ASN yang datang untuk mengantar salah satu bakal calon bupati, apalagi menggunakan fasilitas negara akan menjadi bahan untuk pihaknya untuk ditindaklanjuti.

“Salah satu ASN di Kabupaten Cirebon yang sudah mendaftarkan diri di Partai NasDem untuk memperhatikan betul Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Kita minta yang bersangkutan untuk tetap dalam koridor UU ASN. Jangan tabrak peraturan itu," katanya.

Menanggapi pernyataan dari Plt Ketua LSM Basmi Kabupaten Cirebon Mohammad Samdi Suteja, Sandi Wiranata, selaku ketua kordinator Sedulur Kang Kalinga (SKK) mengatakan, langkah yang dilakukan Kalinga yang sudah mendaftarkan diri ke Partai NasDem dan juga Partai Golkar, sejauh ini tidak melanggar UU ASN, karna Kalinga sendiri sejauh ini belum tercatat sebagai anggota partai manapun.

“Kami sengaja mendaftarkan Kalinga kepada partai yang tidak meminta syarat untuk menjadi kader terlebih dahulu. NasDem serta Golkar sejak awal tidak menyaratkan siapapun yang mendaftar untuk menjadi kader dengan pemilikan kartu tanda anggota,” katanya.

Dikatakan Sandi, pendaftaran Kalinga ke dua partai politik itu karena tidak memberikan syarat yang berat, di antaranya harus menjadi kader terlebih dahulu. Dengan begini saja kan jelas Kalinga tidak melabrak UU ASN.

“Mengenai kemungkinan mendaftar melalui PDIP yang cukup berat persyaratannya, kami akan datang ke DPC PDIP namun akan melakukan konsultasi terlebih dahulu,” katanya.

Konsolidasi itu, menurut Sandi, apakah syaratnya harus keluar dulu sebagai ASN atau tidak. Kalau harus keluar, maka kita tidak akan mendaftarkan Kalinga, melalui PDI-P, akan tetapi kalau tidak menyaratkan untuk menjadi kader maka kita akan mendaftarkan Kalinga.

“Selama ini pun Kalinga datang ke tengah masyarakat untuk sosialisasi tidak dalam jam kerja serta tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Tidak pakai baju dinas, tidak pakai mobil dinas. Datang untuk sosialisasi ke tengah masyarakat dengan menggunakan kendaraan pribadi,” tambahnya. (Dede Kurniawan)

Loading Komentar....
loading...