fajarnews

Pemerintah Akan Tetap Berlakukan Permen KP tentang Larangan Cantrang

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 18 Mei 2017 | 07:35 WIB

Agus Sugianto
Pemerintah tetap akan memberlakukan aturan larangan penggunaan alat tangkap ikan tradisional.*

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT), Sjarief Widjaja menegaskan bahwa Kementerian Kelautan masih akan melakukan kajian secara matang mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (siene nets) agar dapat diterima oleh para nelayan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015 itu memang ditolak oleh para nelayan karena dianggap merugikan mereka.

Namun demikian, pihaknya tetap meminta kepada para nelayan untuk meninggalkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan itu dan berpindah ke alat tangkap yang lebih ramah.

“Permen KP ini tetap akan diberlakukan. Cuma masa transisinya kita beri kelonggaran waktu karena ada beberapa nelayan yang belum sempat mengganti alat. Jadi kami tunggu sampai mereka mengganti alat,“ ujar dia di sela kunjungannya ke Indramayu belum lama ini.

Dia meyakinkan nelayan jika hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan justru lebih banyak daripada menggunakan cantrang. Bahkan ikan yang ditangkapnya pun besar-besar dengan harga yang lumayan tinggi.

“Kalau cantrang hanya menjangkau ikan-ikan ikan kecil yang harganya hanya Rp 5 ribuan. Ini sebenarnya hanya masalah tradisi saja tapi setelah didorong dan dikenalkan dengan daerah baru ternyata hasilnya lebih bagus,” tandasnya.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menilai penundaan peraturan itu adalah yang ketiga kalinya. Artinya jika masih ada reaksi kemudian dimundurkan, sebetulnya dalam rangka memberikan waktu untuk mengganti alat tangkap yang sampai saat ini belum tuntas.

“Bagi kapal di bawah 10 GT kan sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi yang di atas 10 GT itu yang harus dibantu oleh perbankan,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku akan terus berdialog dan mencoba melihat sejauh mana pemerintah bisa memberikan keadilan terkait persoalan ini.

“Saya kira darpada berdiskusi di media massa, lebih baik saya sekarang membawa pak dirjennya saja ke sentral-sentral nelayan untuk berdialog apa maunya sehingga ada titik tengah. Kalau memang kita sepakati pukat hela, pukat tarik kita ganti nanti seperti apa tahapan-tahapannya sampai betul-betul nelayan ini merasa tidak ada hal yang dipaksakan, tetapi semua ini disadari untuk  pembangunan kelautan dan perikanan ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Ir. Abdur Rosyid Hakim mengatakan, total keseluruhan yang terkena permen di Kabupaten Indramayu itu ada sekitar 2.525 yang tersebar di wilayah Karangsong, Eretan Wetan, Glayem dan Eretan Kulon.

“Ada 2.525 kemudian setelah terbit permen 71 berkurang menjadi 185  kemudian yang sudah diusulkan  dan tercatat di Kementerian Kelautan ada sekitar 595 dan yang selebihnya 1.900 sekian ini tahun yang akan datang mudah mudahan bisa terkejar,” ungkapnya.

Ditegaskannya, jumlah 595 ini hanya tahap pertama yang sudah diganti, selebihnya belum. Pihaknya mengakui hal ini tidak mampu di-cover oleh APBD, sedangkan lanjut hakim, untuk kapal-kapal tersebut masih dapat beroperasi sampai akhir tahun ini sesuai dengan pernyataan presiden beberapa hari yang lalu. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...