fajarnews

DJPT Janjikan Kepengurusan SIPI Selesai Lima Hari

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 17 Mei 2017 | 10:15 WIB

Agus Sugianto
Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Sjarief Widjaja.*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Dirjen Perikanan Tangkap (DJPT) Sjarief Widjaja memastikan bahwa pengurusan Surat IZin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk nelayan bisa selesai selama lima hari. Pernyataan ini disampaikan Sjarief di sela kunjunganya ke Indramayu, Selasa (16/5).

“Soal pengurusan SIPI kita targetkan lima hari bisa selesai,” ungkapnya ketika ditanya perihal polemik pengurusan SIPI untuk para nelayan.

Dikatakannya, untuk di Kabupaten Indramayu ada sekitar ratusan nelayan yang sudah selesai mengurus SIPI. Pihaknya pun mendorong kepada para nelayan yang belum mengurus SIPI agar segera mengurusnya. “Kalau ada kesulitan membuat SIPI laporkan saya dan bawa sini,” tegasnya.

Dia pun memberikan alasan kenapa proses pembuatan SIPI tersebut kadang-kadang lama. Menurutnya karena mereka ada yang ngurus, sehingga prosesnya lama.

“Biasanya kalau lewat perantara ini dilama-lamain kemudian ada harganya, orang kami tidak ada harganya kok dan kami tidak ingin seperti itu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya Indonesia berhasil berdaulat atas wilayah perairan sendiri dan kapal-kapal asing sudah pergi serta ikan sekarang sudah melimpah baik di Arapura maupun di Natuna.

“Karena itu saya mendorong kepada nelayan kita untuk segera melaut dan mendapatkan hak manfaat dan penuhi laut-laut Indonesia dengan nelayan Indonesia,” ungkapnya

“Kemudian untuk tunggakan-tunggakan perizinan dan apa saja segera diselesaikan  dan alhamdulilah teman teman yang sudah menunggu lama kita sudah bereskan semuanya dan siap siap melakukan pembekalan dengan harapan besok teman-teman nelayan bisa  kembali melaut setelah itu tidak ada masalah lagi tentang  masalah izin,” imbuhnya.

Menggenai kapal-kapal asing yang berbendera Indonesia, pada prinsipnya Perpres 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa lautan Indonesia terutama untuk pengambilan hasil lautnya  dilakukan  oleh modal dalam negeri.

Jadi kapal-kapal asing tadi tidak bisa beroperasi lagi. “Kami berharap mereka bisa kembali ke negaranya atau beralih fungsi menjadi yang lain karena  urusan  penangkapan ikan mutlak untuk Bangsa Indonesia sendiri,” terangnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron berharap agar para nelayan mengurus SIPI secara langsung  jangan melewati perantara dan kalaupun ada masalah dengan berbagai kebijakan silakan dilaporkan dan DPR membuka online. “Kami DPR RI terbuka,” ungkapnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...