fajarnews

Balonbup Majalengka Ramai Perbincangkan Kenaikan NJOP

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 17 Mei 2017 | 10:30 WIB

Munadi
Taufan Ansyar menyoroti kenaikan PBB dan NJOP saat jumpa pers di rumah PKB.*

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kota Angin menjadi isu politik saat mulai ramainya tahapan penjaringan bakal calon Bupati Majalengka.

Dari pantauan beberapa bakal calon yang ikut tahapan penjaringan di DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir semuanya membahas soal kenaikan NJOP. 

Sejumlah nama bakal calon yang mendaftar ke rumah besar PKB Jl Suha, Senin (15/5) menyuarakan keprihatinan kenaikan NJOP. H Maman Suherman menyatakan berawal dari keprihatinan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat membuat dirinya ikut maju pada bursa pencalonan bakal calon Bupati Majalengka.

Menurutnya selama ini berkembang di masyarakat kebijakan tidak pro rakyat terkait kenaikan NJOP. 
"Indikasi hal negatif ini sehingga saya kira menjadi alasan keprihatinan saya untuk maju pada Pilkada mendatang. Kenaikan ini dinilai tidak ada analisa serta kajian ke lapangan dulu atau dinilai sepihak," tegasnya, kepada sejumlah wartawan.

Ditegaskan Maman jika kenaikan NJOP itu kurang etis karena tidak menyosialisasikan terlebih dahulu bagaimana menyebabkan dampak. Kajian kenaikan juga bisa diterima atau tidak oleh masyarakat.

"Hampir semua masyarakat Majalengka mengeluh dengan kenaikan NJOP akhir-akhir ini. Saya yakin kedepan kalau direkomendasikan oleh PKB maka akan memperhatikan rakyat. Karena saya terlahir dari orang kecil dan kedepan akan mempertahankan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat," paparnya.

Senada diungkapkan bakal calon Bupati lainnya, Drs H M Taufan Ansyar. Menurut dia, kenaikan NJOP bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.

Sebagian besar di wilayah utara Majalengka atau 9 kecamatan terkait kenaikan tersebut membuat gejolak di masyarakat.

Untuk itu pihaknya akan berupaya membenahi Majalengka kearah lebih baik lagi jika dipercaya rakyat untuk memimpin kota angin. 

"Selain itu upaya perhatian Pemda kepada tokoh Masyarakat kota angin, ulama juga sangat minim. Oleh karena itu kami berharap para tokoh agama dan ulama akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pemerintah serta bantuan lebih konkrit untuk pemberdayaan umat," imbuhnya. (Munadi)

Loading Komentar....
loading...