fajarnews

Fraksi PPP Dorong Hak Angket Kenaikan NJOP

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 17 Mei 2017 | 07:45 WIB

Abdur Rakhman
Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka mendorong dilakukan penggunaan hak angket terhadap kenaikan NJOP.*

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Persoalan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) semakin banyak dikeluhkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya, kenaikan NJOP yang dilakukan oleh pemerintah daerah berakibat pada bertambahnya beban pembayaran PBB yang harus ditanggung oleh warga selaku Wajib Pajak (WP).

Menyikapi kebijakan pemerintah daerah dalam kenaikan NJOP ini, Fraksi PPP DPRD Majalengka mendorong penggunaan hak angket.

Ketua Fraksi PPP Ali Imron mengatakan, sejak awal pihaknya telah meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikan kembali NJOP, setelah kebijakan yang sama dibuat tahun lalu.

Namun pemerintah nampaknya bergeming, dan tetap membuat kebijakan menaikan NJOP PBB, terutama di 9 kecamatan.

“Kenaikan NJOP sebelumnya  juga banyak mendapatkan keberatan dan protes dari masyarakat, suara masyarakat itu telah beberpa kali kami sampaikan kepada pemerintah dalam kesempatan rapat kerja dengan SKPD terkait, agar tidak tergesa-gesa menaikan NJOP, dan melakukan kajian sebelumnya, tetapi rupanya itu tidak cukup sehingga pemerintah tahun ini kembali menaikan NJOP,” katanya, Selasa (16/5).

Menyikapi kebijakan serta reaksi yang muncul dari kata Ali Imron, Fraksi PPP akan mendorong untuk dilakukan hak angket. Penggunaan hak angket ini dipandang penting dilakukan dalam menyikapi kebijakan kenaikan NJOP.

Menurut pria yang juga Ketua DPC PPP Majalengka ini, ada alasan kuat yang mendasari fraksinya untuk dilakukan hak angket.

”Ada sejumlah alasan kuat mengapa Fraksi PPP mendorong untuk dilakukan hak angket pada kenaikan NJOP yang sekarang sedang dikomonikasika dengan fraksi lainnya,” jelasnya.

Sementara itu anggota Fraksi PPP yang juga Ketua Komisi I DPRD Majalengka Dede Aif Musoffa menyebutkan, fraksinya memandang perlu untuk dilakukan hak angket.

Menurut Dede, pihaknya memandang ada  prosedur yang keliru ketika Pemkab mengeluarkan kebijakan kenaikan NJOP.

“Kami melihat  ada yang kekeliruan  prosedur dalam lahirnya kebijakan kenaikan NJOP  ini,” sebutnya.

Melihat dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini, sambung Dede, fraksi lainnya juga memiliki pandangan yang sama terhadap kenaikan NJOP.

”Masalah ini masih dikomunikasikan dengan fraksi lainnya, dan saya optimis hak angket ini akan mendapat dukungan, sehingga secara kelembagaan DPRD dapat menyelidiki lebih jauh kebijakan yang banyak memancing reaksi dari masyarakat ini karena kenaikan NJOP berakibat naiknya PBB hingga lebih dari 100 persen, ini tentu sangat membebani warga selaku wajib pajak,” jelasnya. (Abdur Rakhman) 

Loading Komentar....
loading...