fajarnews

Kabid Cipta Karya Ajukan Berhenti Jadi PNS

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 16 Mei 2017 | 09:55 WIB

 

Fajarnews.com, CIREBON- Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, Cicip Awaludin mempertanyakan fenomena mundurnya sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), karena hal itu sangat jarang terjadi.

Apalagi, pejabat tersebut tidak hanya mundur dari jabatan yang diembannya, bahkan dari statusnya sebagai PNS aktif melalui pengajuan pensiun dini.

"Ini mengejutkan, sebelumnya tidak pernah ada. Sekaligus mengundang tanya, ada apa di lingkungan eksekutif Kota Cirebon," kata Cicip, Senin (15/5). 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon itu berharap, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat) melakukan pengkajian agar diketahui alasan pengunduran diri pejabat tersebut.

Begitu juga dengan pimpinan instansi yang bersangkutan sebagai atasan, bahkan juga wali kota, harus mendapat alasan pengunduran diri yang masuk akal. 

Di sisi lain, Cicip juga mengingatkan kepada pejabat yang bersangkutan, telah mengetahui risiko pekerjaannya sebelum mengajukan pengunduran diri. 

"Alasan pengunduran diri harus masuk akal dan sesuai aturan yang ada. Kalau tidak masuk akal ‘kan aneh, ada apa di eksekutifnya," kata Cicip menanyakan.

Terpisah, pihak BK Diklat Kota Cirebon mengakui adanya pejabat di lingkungan Dinas PUPR yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS aktif. Pengunduran diri PNS tersebut dikabarkan baru pertama kali terjadi di Kota Cirebon.

Data yang dihimpun fajarnews.com menyebutkan, dari dua pejabat eselon III Pemkot Cirebon yang dikabarkan akan mengundurkan diri, baru satu orang yang secara resmi telah mengajukan permintaan pensiun dini secara tertulis kepada BK Diklat, sekitar seminggu lalu. 

Kepala BK Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi membeberkan, pejabat yang mengundurkan diri yakni Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Cirebon, Trisunu Basuki. Dalam surat tertulisnya, lanjut Anwar, Trisunu beralasan pengunduran diri dilakukan karena tidak bisa menjalankan amanat wali kota. 

"Kami baru terima satu pejabat yang mengajukan pengunduran diri, dan saat ini kami masih mengkaji, sebelum surat pengunduruan diri yang bersangkutan diajukan ke Sekda dan Wali Kota Cirebon," kata Anwar kepada awak media, Senin (15/5).

Ia menjelaskan, dalam aturan pengunduran diri pejabat (PNS) dibolehkan dengan syarat 50:20, yakni . yang bersangkutan telah berusia minimal 50 tahun dan bekerja selama 20 tahun.

"Kalau usianya sudah 50 tahun tapi belum bekerja selama 20 tahun, belum bisa mengundurkan diri. Begitu juga bila sudah bekerja selama 20 tahun, namun usianya belum 50 tahun, PNS bersangkutan pun belum bisa mengundurkan diri," kata Anwar. 

Terkait pengunduran diri Trisunu, Anwar memperkirakan kedua syarat itu telah terpenuhi. Namun Anwar menegaskan, keputusan diterima tidaknya pengunduran diri Trisunu, bukan kewenangan dirinya, melainkan ada pada kepala daerah. BK Diklat, lanjut Anwar, hanya mengkaji alasan pengunduran diri dan melaporkannya kepada wali kota. 

"Pak Trisunu kelahiran 1962, sehingga saat ini sudah berusia 55 tahun. Kami pun akan mengkaji dari aspek mana dia mengundurkan diri. Kami coba ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN)-nya bagaimana," tuturnya. 

Anwar juga menepis jika pejabat Dinas PURP Kota Cirebon ramai-ramai mengajukan pengunduran diri. "Yang dikabarkan ramai-ramai mengundurkan diri, tapi faktanya baru satu orang yang mengajukan surat pengunduran diri, sisanya saya tidak tahu," tegasnya.  (Winarno)

Loading Komentar....
loading...