fajarnews

Warga Dua Kecamatan Datangi DPRD, Minta Penangguhan Kenaikan PBB

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 16 Mei 2017 | 07:45 WIB

Abdur Rakhman
Perwakilan masyarakat Kecamatan Kadipaten dan Kertajati mendatangi kantor DPRD. Mereka meminta penangguhan kenaikan PBB.*

Fajarnews.com, MAJALENGKA- DPRD Majalengka kembali menerima perwakilan masyarakat terkait kenaikan NJOP PBB. Kali giliran masyarakat di Kecamatan Kadipaten dan Kertajati yang mengadukan permasalahan kenaikan PBB kepada dewan.

Kedatangan perwakilan warga dari dua kecamatan  diterima ketua Komisi  satu DPRD Majalengka, Dede Aif Musoffa, Senin (15/5).

Perwakilan masyarakat Desa Kertawirangun Kecamatan Kertajati, Usmanudin mengatakan, dirinya sengaja datang bersama tujuh warga lainnya untuk mendatangi  kantor DPRD Majalengka.

Kedatangan ke kantor dewan untuk meminta pemerintah daerah agar meninjau ulang kenaikan NJOP dan PBB di wilayahnya, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat disana termasuk kelas menengah kebawah. Mayoritas masyarakat di Kertajati berprofesi sebagai petani. 

"Kami warga asli daerah Kertajati, sampai saat ini tidak pernah mendengar bahkan ikut sosialisasi terkait kenaikan NJOP dan PBB. Perlu diketahui, mayoritas kami petani, kami tidak tergolong orang kaya," kata Usmadin.

Selain itu, Usmadin juga mempertanyakan parameter kenaikan NJOP dan PBB, karena hampir semua pemilik tanah yang berada di jalan raya maupun jauh dari jalan raya (pelosok) kenaikanya sama, tidak ada bedanya. 

"Kenaikan seharusnya di tinjau kembali, jangan dipukul rata. Tidak semua orang kaya di daerah kami, jangan paksakan kami membayar pajak apabila kami tidak mampu," ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Rohman. Menurut  dia, pada tahun 2016 dirinya membayar pajak hanya 4 juta, namun sekarang harus membayar 22 juta. 

"Saya kaget dan bingung, karena besaran pajak yang dibayarkan sangat besar dari tahun sebelumnya. Sampai sekarang saya masih bingung bingung, dapet uang dari mana untuk bayar pajak sebesar itu? Masa saya harus jual tanahnya dulu, nanti saya gak punya tanah," ungkapnya. 

Dia meminta agar pemerintah meninjau ulang atau menunda kenaikan NJOP dan PBB di wilayahnya, karena menurutnya dapat memberatkan masyarakat.

"Ya kalau tidak percaya bisa di lihat ke lapangan, dan bila kedatangan kami ini tidak direspon,mala akan datang kembali mempertanyakan kesini,”katanya.

Menanggapi hal tersebut,Ketua Komisi satu DPRD Majalengka, Dede Aif Musoffa mengatakan, pihaknya sekarang sedang membahas mengenai kebijakan NJOP PBB bersama anggota DPRD lainnya. Bahkan kata Dede, pihaknya telah mengagendakan rapat gabungan antara DPRD, BKAD, Bagian Hukum pemerintahan, pada 26 Mei mendatang.

"Sebisa mungkin saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang merasa terbebani atas kenaikan PBB ini, tidak menutup kemungkinan akan menggulirkan hak angket demi kebaikan masyarakat," katanya usai menerima masyarakat. 

Sebelumnya ungkap Dede pihaknya telah menerima aspirasi yang sama dari elemen, diantaranya ada perwakilan ormas dari Syarikat Islam (SI), APEKJA dan FPI. “Dan sekarang perwakilan masyarakat Kertajati dan Kadipaten. Sebelumnya juga ada reaksi penolakan dari aparatur desa dari 9 Kecamatan,” ungkapnya. (Abdur Rakhman)

Loading Komentar....
loading...