fajarnews

Kepala Desa Wajib Berdomisili di Desa yang Dipimpinnya

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 16 Mei 2017 | 13:05 WIB

Sopandi
Bupati Kuningan H. Acep Purnama disaksikan Wakil Bupati dan para pimpinan DPRD, menandatangani keputusan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.*

Fajarnews.com, KUNINGAN- Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa resmi ditetapkan DPRD Kuningan.

Setelah melalui perdebatan dan kajian panjang mengenai syarat domisili kepala desa, pasal 44 ayat (7) menyatakan kepala desa wajib berdomisili di desa yang bersangkutan.

Selain penambahan satu ayat terkait domisili dalam pasal 44, DPRD Kuningan juga menetapkan perubahan persyaratan calon kepala desa yang tertera dalam pasal 12 hurup (g).

Di antaranya, selain sudah memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia, bertakwa kepala Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD RI 1955, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Ditambahkan, calon kepala desa harus memiliki dukungan dari penduduk setempat dengan disertai foto copi dokumen kependudukan.

“Desa dengan jumlah penduduk sampai 2.500 jiwa sekurang-kurangnya mendapat dukungan lima persen, desa dengan jumlah penduduk 2.501-5.000 jiwa sekurang-kurangnya empat persen, desa dengan jumlah penduduk 5.001-7.500 jiwa sekurang-kurangnya tiga persen dan desa dengan jumlah penduduk lebih dari 7.500 jiwa sekurang-kurangnya dua persen,” kata Ketua Pansus I, Aang Hasanudin dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (15/5).

Menurut Aang, persyaratan lain yang masih tetap berlaku dan harus dipenuhi antara lain, berpendidikan paling rendah tamat sekolah SMP atau sederajat, berusia paling rendah 25 tahun,  beredia dicalonkan menjai kepala desa, tidak sedang menjalani hukuman penjara, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karea melakukan tindak pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih.

“Kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, calon kepala desa mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa dirinya pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,” tuturnya.

Persyaratan lainnya lagi, tidak sedang dicabut hak pilih sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bebadan sehat, bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama tiga kali masa jabatan, dan lulus seleksi tahap tambahan jika calon lebih dari lima orang.

“Dalam hal terjadi percepatan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun pelaksanaan dimaksud, wajib mengikuti pemilihan serentak,” kata Aang.

Adapun ketika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati menujuk pejabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab dan memerioritaskan PNS yang berasal dari penduduk setempat dan diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud akan diatur dengan peraturan bupati,” terangnya.

Putusan Perda ini bertolak dari harapan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Nuzul Rachdy, jauh hari sebelumnya. Menurut Zul, pemerintah daerah keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi jika syarat menyalonkan diri menjadi kepala desa harus memiliki KTP setempat.

Menurutnya, Pemerintah Daerah yang dikomandoi oleh Acep Purnama salah dalam menginterpretasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan syarat domisili bagi calon kepala dan perangkat desa melalui pengujian Pasal 33 Hurup G dan Pasal 50 ayat 1 Hurup C Undang-undang Nomo 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“MK membuat keputusan itu atas semangat NKRI. Siapapun boleh menyalonkan kepala desa di desa manapun. Orang Jalaksana boleh nyalon di Desa Ciwaru dan orang Ciwaru bisa nyalon di Desa Jalaksana, atau desa yang lain. Seperti Jokowi bisa menyalonkan diri dalam Pilkada DKI,” kata Zul di DPRD Kuningan. (Sopandi)

Loading Komentar....
loading...