fajarnews

Warga Majalengka Keluhkan PBB Naik 100 Persen Lebih

Redaksi : Iwan Surya Permana | Senin, 15 Mei 2017 | 09:40 WIB

 

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada naiknya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Majalengka yang lebih dari 100 persen, menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD setempat, saat mejalani reses pertama masa sidang 2017 di lima daerah pemilihan (dapil).

Anggota DPRD dari Dapil II , Dede Aif Mussofa menuturkan, persoalan kenaikan NJOP dan PBB banyak dikemukakan warga saat reses. “Dari tiga titik lokasi reses, masalah kenaikan PBB ini ada yang saja yang mengeluhkan, selain persoalan lainnya,” kata Dede, Minggu (14/5).

Anggota Fraksi PPP itu mengaku, dari awal sudah mempertanyakan kebijakan pemerintah yang setiap tahun melakukan kenaikan NJOP PBB. Terlebih, setelah tahun ini pemkab kembali menaikan NJOP PBB hingga lebih dari 100 persen dari sebelumnya.

“Kebijakan ini perlu dievaluasi dan Fraksi PPP sebelumnya telah mengusulkan untuk dibentuk Pansus PBB,” kata Dede.

Senada disampaikan anggota Fraksi PAN, M. Hanura Jasa. Menurutnya, sejak SPPT dibagikan kepada wajib pajak, keluhan pun bermunculan. Terlebih warga yang berada di wilayah utara, seperti Kertajati, Jatitujuh dan tujuh kecamatan lainnya. Selain besaran kenaikan yang  tinggi, tahun lalu PBB sudah naik.

“Kebijakan ini kurang tepat bila dilakukan setiap tahun. Apalagi ada kenaikan PBB wajib pajak yang sampai 400 persen dari sebelumnya,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Demokrat, H Fuad Abdul Aziz mengatakan, pihaknya menggarisbawahi hasil pelaksanaan reses masa Sidang I tahun 2017 yakni, warga mengeluhkan kenaikan PBB yang dipungut Pemerintah Kabupaten Majalengka, hingga di atas 100 persen.

Menurut Fuad, pemerintah daerah  telah diberikan kewenangan dalam pengelolaan dan peyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fraksi Partai Demokrat, menurutnya, mengapresiasi tekad pemerintah daerah dalam mengejar target PAD dengan mengoptimalkan kewenangan pengelolaan PBB.

“Tetapi kami nilai kurang tepat apabila kemudian sektor itu menjadi tumpuan utama penerimaan daerah, dengan menaikkan PBB setiap tahun,” ujarnya.

Pemerintah daerah, lanjut Fuad, seharusnya memperhatikan landasan yuridis pengelolaan PBB, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka pasal 6 ayat (2) menyebutkan, besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

“Selain itu banyak sektor penghasil PAD yang mestinya lebih dioptimalkan dan tidak menjadikan PBB ini sebagai satu-satunya sumber pendapatan daerah, ada sektor pariwisata, parkir,pajak rekrame dan lainnya, yang bila dikelola dengan baik akan menghasilan PAD yang besar,” ujarnya. (Abdur Rakhman)

Loading Komentar....
loading...