fajarnews

Penetapan Raperda Tera dan Pengelolaan Sampah Ditunda

Redaksi : Iwan Surya Permana | Sabtu, 13 Mei 2017 | 18:25 WIB

Sopandi
: Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman menjelaskan dari enam Raperda yang diajukan Pemkab Kuningan, hanya empat yang akan diparipurnakan.*

Fajarnews.com, KUNINGAN- Enam Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemda Kabupaten Kuningan pada Rabu (10/3) lalu akan segera di paripurnakan.

Menurut Ketua DPRD Kuningan, Rana Suparman, sidang paripurna akan dilakukan pada Senin (15/5) lusa, hanya saja masih ada dua Raperda yang belum bisa ditetapkan.

“Raperda tentang pengelolaan sampah dan Raperda tentang tera kami perpanjang pembahasannya. Belum bisa diparipurnakan bersama empat Raperda lainnya yaitu tentang pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa, tentang Adminduk dan penyidik PNS,” kata Rana di DPRD Kuningan belum lama ini.

Menurutnya, keputusan itu diambil berdasar rapat pimpinan DPRD sesuai ajuan dan penjelasan dari panitia khusus (Pansus) DPRD.

Pihaknya memilih untuk memperpanjang pembahasan dua Raperda tersebut dengan alasan belum ada penjelasan yang baik dari dinas-dinas terkait sampah dan tera.

“Sebelum diparipurnakan harus ada rekomenadasi pimpinan. Karena semangat pansus adalah penugasan dari pimpinan. Dari laporan Pansus, kami belum menerima penjelasan secara utuh dari dinas-dinas terkait sampah dan tera, karena itu kami perpanjang pembahasannya,” tuturnya.

Rana menjelaskan, Perda tidak bisa dibuat sembarangan atau alakadarnya. Keseriusan penting dilakukan, karena setiap Perda yang ditetapkan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Menurutnya, jangan karena terburu-buru dan tidak komprehensip dalam pembahasan, peraturan yang dibuatnya itu menekan dan menghimpit masyarakat.

“Perda harus bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai ketika penjelasan sepenggal-sepenggal dari dinas, Perda dengan mudah bisa ditetapkan,” kata Rana.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Kuningan mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Desa, Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, dan Raperda tentang tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendaftaran pendudukan pencatatan sipil.

Kemudian Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Raperda tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang. (Sopandi)

 

Loading Komentar....
loading...