fajarnews

Masyarakat Diminta Laporkan Tindakan Pungli

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 27 April 2017 | 13:05 WIB

Sopandi
Ketua Tim Saber Pungli Kuningan, Benny Bathara.*

Fajarnews.com, KUNINGAN- Untuk mendukung lancarnya tindakan tim sapu bersih pungli, masyarakat Kuningan diminta ikut terlibat melaporkan segala bentuk tindakan yang berorientasi pungutan liar. Salah satunya, segera melapor ketika mendapat pungutan paksa saat menerima layanan pemerintah.

“Yang termasuk pungli itu ketika ada paksaan untuk membayar. Kalau karena tidak bayar kemudian tidak dilayani, maka itu adalah pungli,” kata Ketua Tim Saber Pungli Kuningan Benny Bathara, Selasa (25/4).

Menurutnya, masyarakat harus bisa membedakan antara pungutan liar dan tanda terimakasih. Seandainya masyarakat mengikuti “budaya” memberi upah kepada petugas tanpa ada paksaan, maka hal itu tidak termasuk pungutan liar.

“Kalau memberi upah masuk kategori pungli, kami sulit. Itu melawan budaya. Pokoknya kalau tidak ada paksaan ya tidak apa-apa,” tuturnya.

Kemudian lanjut dia, tindakan pungli bisa terjadi ketika bertolak belakang dengan aturan yang ditetapkan. Seperti dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dia mencotohkan, bisa termasuk pungli kalau seandainya dipungut biaya untuk pembelian lembar lembar SKCK. Menurutnya, lembar tersebut tidak boleh dijual karena sudah dibiayai oleh negara.

“Sebelumnya lihat dulu aturannya. mana yang harus bayar dan mana yang tidak. Kalau seandainya sudah dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada pungutan. Itu bisa masuk pungli,” kata Benny.

Dia menegaskan, tindakan sapu bersih pungli membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, selain upaya yang dilakukan tim, masyarakat juga diminta untuk melaporkan tindakan tersebut. Hal itu penting, untuk membuka jalan tim saber pungli dalam melakukan tindakan.

“Kalau tidak ada laporan bagaimana kami tahu. Oke ibaratnya kata masuk ke satu dinas, tapi dinas yang lain gimana?” tanya Benny.

Hal yang penting diperhatikan oleh masyarakat, lanjut dia, adalah bagaimana mengubah paradigm sumber daya masyarakat supaya menghindari “kongkalingkong” dengan petugas pelayanan. Hal itu penting dilakukan, karena menjadi kendala dalam melakukan tindakan sapu bersih.

“SDM masih menjadi kendala. Masyarakat kita ingin serba cepat. Ketika mengajukan ajuan tanpa berkas yang lengkap, banyak yang kongkalingkong supaya tetap beres,” pungkasnya. (Ali)

 

Loading Komentar....
loading...