fajarnews

Pemkot Cimahi Hanya Terima 10 Ribu Blanko KTP el

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 21 April 2017 | 14:45 WIB

Irgun
Dari kebutuhan 22 ribu blanko KTP-el Kota Cimahi yang dibutuhkan, hanya 10 ribu blanko yang diakomodir Kementerian Dalam Negeri.*

Fajarnews.com, CIMAHI- Warga Kota Cimahi yang menunggu proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diminta masih harus bersabar. Pasalnya, dari kebutuhan 22 ribu blanko yang dibutuhkan, hanya 10 ribu blanko yang diakomodir Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Cimahi, Ade Hidasyah menyatakan, 10 ribu blanko tersebut akan digunakan untuk mencetak KTP-el yang sudah masuk data Print Ready Record (PRR) sejak September 2016. Pencetakan akan dilakukan sesuai nomor antrean yang sudah mendaftar dan masuk data PRR terhitung dari September 2016.

"Kami sudah mengantisipasi pencetakannya berdasarkan nomor antrean dari kecamatan, dimulai dari September,"kata Ade, kepada pewarta, Kamis (20/4).

Apabila KTP-el sudah tuntas dicetak, maka Disdukcapil akan memberitahu pendaftar lewat pesan singkat. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Cimahi, warga yang sudah mendaftar KTP-el sejak September 2016 hingga Maret 2017 mencapai 50.000.

Pendaftar KTP-el terdiri dari pemula atau yang baru genap berusia 17 tahun, warga yang pindah datang, KTP-el rusak dan hilang serta perubahan status dengan jumlah pemula sebanyak 25.000 dan menjadi mayoritas.

Lebih lanjut dia menyatakan, meski blanko KTP-el sudah diterima, Disdukcapil Kota Cimahi belum bisa melakukan pencetakan dikarenakan sever pemerintah pusat tengah bermasalah.

"Blanko sudah ada, sudah menerima berita acara. Yang jadi masalah sekarang adalah jaringan, sehingga belum bisa dicetak," ucapnya.

Selama server belum pulih, maka Surat Keterangan (Suket) masih akan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan administrasi warga. Surat Keterangan ini nantinya akan menerangkan bahwa penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam database kependudukan Kota.

"Suket ini berlaku layaknya KTP-el sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016," paparnya. (Irgun)

Loading Komentar....
loading...