fajarnews

Kejari Kuningan Geledah Balai Desa dan Rumah Kades Cimara

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 21 April 2017 | 07:55 WIB

Ali Al Faruq
: Ketua F-Tekkad, Sujarwo.*

 

Fajarnews.com, KUNINGAN- Kejaksaan Negeri Kuningan menggeledah Balai Desa Cimara dan rumah pribadi Kepala Desa Cimara terkait dugaan penyimpangan anggaran dana Desa Cimara, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015 dan 2016, Kamis (20/4).

Penggeledahan tersebut dibenarkan Kepala Desa Cimara, Umarudin ketika dihubungi fajarnews.com. Ia  menyebutkan, kedatangan tim dari Kejaksaan Negeri Kuningan ke tempatnya secara mendadak sangat mengejutkan dan membuat malu dirinya. Sebab, katanya, kedatangan Tim Kejari bertepatan dengan pertemuan warga di balai desa.

“Saya kaget tiba-tiba dari pak Kasi Pidsus sama tiga orang lainnya datang didampingi polisi mau mengeledah, padahal sedang ada pengarahan di desa,” kata Umarudin

Disebutkan Umarudin, penggeledahan dilakukan sekitar lima jam lamanya, dengan mengambil berkas dan surat-surat penting yang ada di desa dan dirumahnya.

“Dengan dasar surat perintah dari Kajari mereka menggeledah di desa dan rumah saya, mereka mengambil surat-surat penting yang ada,” terangnya.

Di tempat terpisah, pengamat dari Merah Putih Institute, Boy Sandi Kartanegara mengatakan, proses hukum harus tetap ditegakan, tapi jangan sampai proses penegakannya tidak sesuai dengan kaidah hukum.

“Penegakan hukum bukan alat untuk unjuk kekuatan atau gagah-gagahan sebagai institusi. Mendengar kabar pengeledahan itu kok sepertinya hukum ditegakan dengan serampangan,” jelas Boy.

Dijelaskan Boy, muara dari proses hukum yang sedang berjalan adalah keadilan. Jika cara yang dilakukan seperti itu maka sulit akan didapat namanya keadilan.

Sementara itu, Ketua F-Tekkad, Sujarwo juga menanggapi atas penggeledahan yang dilakukan korps Adhiyaksa yang harus mendapat apresiasi atas upaya pemberantasan korupsi. Namun sikap ‘sigap’ yang ditunjukan jajaran pengegak anti rasuah di tingkat kabupaten terkesan sebagai bentuk ‘unjuk gigi’ yang berlebihan.

“Jika benar jajaran Kejari Kuningan sampai melakukan penggeledahan terhadap kantor desa dan rumah kepala desa Cimara itu, harus didasari dengan sikap tidak akomodatifnya Kades Cimara. Jika sebaliknya maka memunculkan berbagai penilaian kurang simpati dari masyarakat terhadap korps Adhiyaksa,” kata Jarwo panggilan akrab Sujarwo.

Jika Kades Cimara sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa itu, lanjut Jarwo, apakah proses penanganannya harus diterapkan seperti terhadap terduga teroris.

“Alangkah eloknya jika kinerja Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan yang lebih penting upaya pemberantasan korupsi tidak dilakukan dengan tebang pilih,” tutur Jarwo.

Sementara itu, informasi yang diperoleh fajarnews.com, temuan kerugian negara oleh inspektorat terhadap Desa Cimara sekitar Rp 38 Juta. Padahal dalam keterangan kemarin pihak Kejari menemukan kerugian awal mencapai ratusan juta.

Sedangkan sebelum pengeledahan dilakukan Pidsus, pihak kepala desa yang dipanggil menjadi saksi pada panggilan pertama tidak datang karena kuasa hukumnya sudah meminta menunda kepada seorang jaksa yang bertugas di Pidsus melalui telepon selular, meminta waktu selama satu minggu.

Sesuai waktu yang dijanjikan ketika hendak datang, kuasa hukum bersama Kades Cimara tidak diterima pihak kejaksaan dengan alasan belum ada panggilan kembali.

Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuningan ketika dihubungi ke nomor telepon yang diberikan kepada fajarnews.com tidak direspon. (Ali)

Loading Komentar....
loading...