fajarnews

Soal DAK Rp 96 Miliar, DPUPR Lakukan Kesepakatan Lisan dengan Mahasiswa

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 21 April 2017 | 08:45 WIB

Vian
Sekretaris DPUPR, Yudi Wahono sedang melakukan audiensi bersama Aliansi Mahasiswa Cirebon, Kamis (20/4).*

Fajarnews.com, CIREBON- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) melakukan kesepakatan lisan dengan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon, yang melakukan aksi demonstrasi ke Dinas PUPR terkait adanya dugaan korupsi proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp96 miliar, Kamis (20/4).

Sekretaris DPUPR, juga sebagai ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Rp96 miliar, Yudi Wahono mengatakan, pihaknya siap dan bersedia untuk melakukan keterbukaan informasi publik dan melakukan transparansi kepada rakyat Kota Cirebon atas polemik DAK Rp96 miliar, begitu pun dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan. Dia membenarkan adanya pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon.

“Adendum itu bukan dalam rangka memperbaiki tapi melanjutkan proses yang belum selesai. Sejauh ini, kami telah melakukan kesepakatan dengan pihak kontraktor jika memang ada pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kami tidak akan membayar pekerjaan tersebut,” katanya,

Sejauh ini, kata dia, proses pelaksanaan itu sudah sampai Dapil 2, targetnya seminggu dari sekarang itu sudah bisa diselesaikan. Sampai hari ini, lanjutnya, BPK belum mengeluarkan rekomendasi apapun karena memang pihak Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum menyelesaikanpekerjaannya.

“Untuk masalah pemeriksaan dari pihak Kejari itu benar adanya dan menyoal semua tuntutan dari rekan mahasiswa hari ini, kami siap untuk menjalankannya. Sampai hari ini kami tetap percaya diri untuk melanjutkan pengerjaan proyek ini, karena memang sudah ada kesepakatan yang jelas soal spesifikasinya. Jika memang tidak sesuai spesifikasi maka tidak akan dilakukan pembayaran,” tegasnya.

Juru bicara aksi, Haerul Anwar mengatakan, kedatangan Aliansi Mahasiswa Cirebon ke DPUPR, dalam upaya menuntut agar DPUPR bersedia melakukan keterbukaan informasi publik dengan melakukan transparansi kepada rakyat Kota Cirebon atas polemik DAK Rp96 miliar, hal itu bisa melalui media elektronik, cetak, seminar dan diskusi publik.

“Kedua yaitu, DPUPR sebagai repersentasi negara hukum, berkewajiban menghargai berjalannya proses hukum, apabila di kemudian hari terjadi temuan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan mega proyek DAK Rp96 miliar,” katanya.

Terakhir, lanjut dia, adalah peningkatan proses hukum ke tahap selanjutnya untuk menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi proyek DAK Rp96 miliar yang sedang bergulir di Kejari Kota Cirebon.

“Meskipun, pak Yudi sudah menyatakan siap, namun kami akan tetap melakukan pengawalan terkait masalah ini. Saya kira masyarakat Kota Cirebon bisa menyaksikan sendiri bagaimana carut marutnya proses pengerjaan proyek ini, kita bisa menyaksikan semua itu dengan temuan-temuan yang ada seperti jalanan yang rusak begitu juga dengan trotoar beserta yang lainnya,”katanya. (Vian)

Loading Komentar....
loading...