fajarnews

DPRD Minta DAK Rp 96 Miliar Jangan Dibayar

Redaksi : Iwan Surya Permana | Jumat, 21 April 2017 | 08:15 WIB

Winarno
Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno.*

Fajarnews.com, CIREBON- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon telah melayangkan surat kepada Wali Kota Cirebon, Nasrudin Aziz untuk tidak membayar pelunasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 96 miliar, apabila hasil pekerjaan tersebut tak sesuai spesifikasi dan juga meminta untuk diaudit investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan atas pekerjaan tersebut. 

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno saat ditemui fajarnews.com di ruang kerjanya, Kamis (20/4). Menurutnya, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pengecekan dan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebelum diaudit oleh BPK.

"Nanti laporan tim PPHP akan dibahas disini sebelum masuk hasil audit di BPK, karena ada rekomendasi. Tapi sebagai pijakkan DPRD yaitu kami menunggu audit BPK mas," kata Edi. 

Ia menjelaskan, kalau DPRD legalitas formalnya seperti itu, yaitu menjadi pijakkannya adalah tim PPHP untuk audit BPK. 

"Nantinya akan dilihat kekurangannya, mana yang harus dibayar, dan hasil pekerjaan mana yang tak dibayar karena mungkin ada potensi kerugian negara," jelas Edi. 

Dirinya mengetahui saat BPK turun ketika mereka mengecek sampai mengebor untuk melihat hasil pekerjaan DAK di Kota Cirebon. "Masyarakat punya kewajiban mengawasi dan kita bersama-sama saling mengawasi," pungkasnya. 

Berita sebelumnya, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang berjumlah lima orang masih memeriksa dan mengecek pekerjaan infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 96 miliar di Daerah Pilihan (Dapil) I Kecamatan Harjamukti. Pasalnya, para tim akan meneliti secara objektif, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cirebon, Yudi Wahono mengatakan, setelah tim PPHP selesai memeriksa dan mengecek pekerjaan kontraktor tersebut, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan tim PPHP. 

"Setelah tim BPK selesai dan diketahui prosentasenya, maka kami akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk menentukan berapa uang yang harus dikeluarkan sisanya, karena kami baru membayar 50 persen," kata Yudi.  (Winarno)

Loading Komentar....
loading...