fajarnews

Perlindungan Pemerintah pada Konsumen Dinilai Belum Optimal

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 20 April 2017 | 13:05 WIB

 

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Peran pemerintah daerah  dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat khususnya konsumen dinilai belum maksimal. Sehingga banyak konsumen yang belum terjamin ketika terjadi sengketa. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen (YLBK) Majalengka, Dede Aryana.

“Sejauh ini menurut kami peran serta Pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan untuk masyarakat khususnya konsumen belum maksimal,” katanya, Rabu (19/4).

Menurut Dede peran serta pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan konsumen sangatlah penting dan diperlukan. Perlindungan  pada konsumen juga perlu wadah dalam rangka memberikan ruang pengaduan. Sehingga ketika terjadi sengketa konsumen dapat difasilitasi  dalam penyelesaiannya.

Selama ini kata Dede,pengawasan terhadap para pelaku usaha untuk memberikan kenyamanan bagi konsumen masih kurang maksimal. Selain tidak adanya lembaga yang menjamin konsumen dalam menyelesaikan adanya sengketa dengan para pelaku usaha.

“Terkait dengan hal itu, kami memandang perlu bila di Majalengka perlu segera dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” ucapnya.

Sementara berkenaan dengan perubahan regulasi pengawasan barang beredar yang ditarik oleh pihak provinsi Jawa Barat, YLBK mengaku tidak terpengaruh dengan perubahan peraturan tersebut. Menurut Dede, pengawasan barang beredar di Majalengka tetap dilaksanakan pihaknya.

Hanya saja kata dia, perubahan ini mengganggu koordinasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan pemerintah provinsi Jawa Barat. Pasalnya, secara administrasi koordinasi atau komunikasi yang sebelumnya sudah terjalin dengan pemda Majalengka saat ini cukup jauh.

“Secara prinsip perubahan regulasi itu tidak terpengaruh. Karena kami tetap melaksanakan kewajiban mengawasi serta melindungi konsumen. Mungkin koordinasi saja yang cukup jauh. Kewajiban yang selama ini biasanya dilaksanakan bersama tim dari Kabupaten, sekarang harus dilakukan koordinasi dengan instansi terkait provinsi Jawa Barat,” jelasnya. (Abdur Rakhman)

Loading Komentar....
loading...