fajarnews

Inspektorat Periksa Puluhan Desa yang Diduga Bermasalah

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 20 April 2017 | 07:55 WIB

Abdur Rakhman
Kepala Inspektorat Majalengka, H. Sanwasi saat memberikan keterangan pada wartawan.*

Fajarnews.com, MAJALENGKA- Sedikitnya 60 desa diduga bermasalah di Kabupaten Majalengka tengah menjaIani pemeriksaan oleh inspektorat.

Kepala Inspektorat Kabupaten Majalengka, H Sanwasi mengatakan,  saat ini pihaknya tengah memeriksa 60 dari target 124 desa yang diduga bermasalah pada tahun 2017 ini. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi aspek kebijakan, keuangan, aset dan kelembagaan.

Sedangkan landasan hukum pemeriksaan terhadap desa, kecamatan dan semua OPD berdasarkan surat keputusan bupati nomor: 700/KEP.350/Inspt/2016, tentang program kerja pengawasan tahunan (PKPT), Inspektorat Kabupaten Majalengka.

"Tahun 2016 kami hanya memeriksa 54 desa, tahun sekarang 124 desa, dan di tahun 2018 akan memeriksa semua desa se-Kabupaten Majalengka," katanya, Rabu (19/4).

Dikatakannya, bila  pemeriksaan hanya dilakukan pada 124 desa, kata Sanwasi itu disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia.  Sehingga pihaknya menargetkan pemeriksaan pada semua desa akan baru dilakukan pada tahun 2018.

"Saat ini kami masih kekurangan SDM untuk memeriksa. Perlu diketahui kedepan akan ada pengurangan aparatur pemeriksa, yang tadinya delapan orang selama tiga hari, mungkin nantinya menjadi tiga orang pemeriksa dengan maksimal pemeriksaan satu hari," jelasnya.

Sanwasi mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara temuan lebih banyak ditemukan di tingkat desa, bila dibandingkan dengan temuan di tingkat kecamatan maupun OPD. Hal itu dikarenakan persoalan desa lebih mudah dibanding temuan di kecamatan dan OPD.

"Kalau temuan di desa itu bervariasi, dan kami hanya melakukan pendeteksian dini, setelah itu berkordinasi dengan dinas terkait yakni Dinas Pemberdayaan Desa dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) di Pemda untuk dilakukan pembinaan," terangnya.

Selain memeriksa puluhan desa, pihaknya juga akan memeriksa 26 kantor kecamatan dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Majalengka. Hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan pada kepala daerah.

Jika ada yang minta data hasil pemeriksaan untuk kepentingan apapun, harus ada ijin dari kepala daerah. Sedangkan hasil pemeriksaan di tingkat desa, Inpsektorat diminta melaporkan Kementrian Dalam Negeri

Dia berharap, setiap tahun hasil temuan pemeriksaan inspektorat lebih sedikit, karena itu menandakan profesionalisme aparatur pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten Majalengka meningkat.

"Barometer keberhasilan inspektorat itu temuan sedikit, dan apabila itu tercapai, itu keberhasilan semua elemen, bukan hanya Inspektorat," pungkasnya. (Abdur Rakhman)

Loading Komentar....
loading...