fajarnews

Program Rastra Tahun 2017 Turun 7,38 Persen

Redaksi : Iwan Surya Permana | Kamis, 20 April 2017 | 15:05 WIB

Agus Sugianto
Sosialisasi Program Subsidi Pangan Rastra Tahun 2017 yang berlangsung di Wisma Haji Indramayu, Rabu (19/4).*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Indramayu 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena adanya transformasi program Rastra menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih.

Di tahun 2017, penerima manfaat Rastra hanya sebanyak 161.161 KPM turun sebesar 7,38 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebelumnya yang mencapai 174.022 penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, DR. H. Marsono, M.Pd menjelaskan, Rastra ini merupakan pengganti dari program Raskin yang pernah ada sebelumnya. Diakuinya, pada tahun 2017 ini dalam penyalurannya mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena adanya transformasi program Rastra menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan di 44 kota terpilih, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih melaksanakan program rastra dan sebagai konsekuensinya harus ada pemutahkiran data terbaru.

Seperti halnya program Raskin, setiap KPM berhak mendapatkan Rastra sebanyak 15 kilogram selama 12 bulan dengan kualitas beras medium dan harga tebus Rastra sebesar Rp 1.600,00 per kilogram.

“Penurunan jumlah tersebut bukan saja terjadi di Indramayu, tetapi juga terjadi di kabupaten/kota lainnya. Hal ini merupakan dampak dari turunnya pagu Rastra Provinsi Jawa Barat,” kata Marsono saat Sosialisasi Program Subsidi Pangan Rastra Tahun 2017 yang berlangsung di Wisma Haji Indramayu, Rabu (19/4).

Sementara itu, Wakil Bupati Indramayu, H. Supendi menegaskan, penyaluran Rastra ini harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena hal itu merupakan hak bagi warga yang kurang mampu. Namun demikian semua pihak juga harus bisa dan mampu melihat persoalan yang sering terjadi dalam penyaluran beras tersebut.

“Selama ini masalahnya adalah tidak adanya biaya operasional dalam penyaluran beras ini. Untuk itu harus dilakukan kajian supaya bisa ada biaya operasional baik bersumber dari dana desa maupun dana lainnya. Saya menegaskan tahun 2017 ini agar tidak ada lagi penyelewengan dana Rastra karena ini adalah amanah untuk rakyat yang tidak mampu,” tegas wabup. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...