fajarnews

Ini Dia Tarif Parkir Kota Bandung Berdasarkan Zona

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 19 April 2017 | 15:45 WIB

Irgun
Dinas Perhubungan Kota Bandung telah meresmikan kenaikan tarif parkir baru dibahu jalan yang akan mulai berlaku sejak 1 Mei 2017.*

Fajarnews.com, BANDUNG- Dinas Perhubungan Kota Bandung telah meresmikan kenaikan tarif parkir baru dibahu jalan yang akan mulai berlaku sejak 1 Mei 2017 disesuaikan berdasarkan pembagian tiga zona, yakni wilayah pusat, penyangga dan penggiran.

Untuk tarif mobil di zona pusat kenaikan mencapai Rp 3 ribu untuk satu jam pertama dan Rp 2 ribu setiap jam berikutnya. Sedangkan motor sebesar Rp 2 ribu untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 setiap jam berikutnya.

Sementara untuk zona penyangga dikenakan tarif Rp 2.500 untuk mobil di satu jam pertama dan Rp 2 ribu setiap jam berikutnya. Lalu motor dengan Rp 1.500 untuk satu jam pertama dan Rp 1.000 setiap jam berikutnya. Sedangkan untuk zona pinggiran dikenakan biaya Rp 2.000 setiap jamnya untuk mobil dan Rp 1.000 untuk motor.

Pembagian ketiga zona diberlakukan sesuai lokasi wilayah parkir berada. zona pusat meliputi daerah tengah kota seperti Jalan Braga atau Merdeka. Sedangkan untuk zona penyangga merupakan perbatasan antara pusat dan pinggiran seperti Jalan Lingkar Selatan dan Laswi. Sementara untuk zona pinggiran berada di daerah yang jauh dari pusat kota seperti Gede Bage.

Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan jika sebenarnya kenaikan tersebut dianggap kurang progresif. Karena semestinya parkir kendaraan tidak dilakukan di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.

"Jadi seharusnya harga dibuat semahal-mahalnya. Sebenarnya ini kontradiktif karena katanya macet tapi badan jalan dipakai parkir," ujar Didi di Balai Kota Bandung pada Selasa (18/4).

Status legal bagi pemakaian bahu jalan sebagai sarana parkir disebabkan karena hingga kini Kota Bandung belum memiliki gedung khusus untuk area parkir. Sehingga nominal tarif sengaja dinaikan agar masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menuju transportasi umum.

"Jadi membuat biaya penggunaan kendaraan pribadi lebih mahal ketimbang menggunakan transportasi umum. Karena semua naik angkot maka kendaraan dan (volume) parkir berkurang maka (jalan) jadi lancar," papar Didi.

Namun Dishub hanya berwenang menangani lahan parkir resmi yang sebelumnya telah terdaftar dalam data pemerintah yakni sebanyak 221 lokasi. Sehingga ke depan, Dishub berencana jika semua laham parkir resmi wajib melakukan transaksi non tunai.

"Artinya ketika ada pemungutan uang secara tunai berarti itu parkir liar. Maka ketika terjadi parkir liar berarti itu bukan kewenangan Dishub," ujar Didi. (Irgun)

Loading Komentar....
loading...