fajarnews

Kejari Kuningan Beberkan Kasus Desa Cimara

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 19 April 2017 | 08:45 WIB

Ali Al Faruq
Kajari Kuningan H. Raswali Hermawan didampingi Kasi Pidsus Kejari Kuningan M. Zainur Rochman menyampaikan klarifikasi terkait perlawanan serta tantangan dari penasehat hukum Kepala Desa Cimara, Umarudin.*

Fajarnews.com, KUNINGAN- Perlawanan serta tantangan penasehat hukum Kepala Desa Cimara, Umarudin yang diduga melakukan penyelewengan dana Desa Cimara, Kecamatan Cibereum, Kabupaten Kuningan TA 2015 dan 2016, membuat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan kepanasan dan melakukan pertemuan dengan sejumlah awak media, di Aula Kejaksaan Negeri Kuningan, Selasa (18/4).

Dalam pertemuan tersebut Kajari Kuningan H. Raswali Hermawan menyampaikan, di dalam tubuh Kejari Kuningan tidak ada perpecahan dan dipastikan dalam keadaan kompak. Terkait pemberitaan kasus Desa Cimara, disebutkannya, ada laporan dari masyarakat pada September 2016.

“Pada 10 November 2016 dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan yang diperpanjang sampai 31 Desember 2016 pada 30 November 2016,” terangnya. 

Dari hasil penyelidikan, kata Raswali, ditemukan bukti awal adanya indikasi perbuatan melawan hukum di Desa Cimara. Lanjutnya, pada 28 Februari 2017 dikeluarkanlah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam prosesnya, sudah beberapa saksi dan dokumen negara yang diperiksa, sedangkan untuk perhitungan kerugian negara, pihaknya meminta kepada Inspektorat. 

Terkait pemberitaan Kejari Kuningan tidak prosedural dalam pemeriksaan, Raswali membantah dan berani mempertanggungjawabkan. Menurutnya, proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melakukan pembodohan terhadap masyarakat desa.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Kuningan M. Zainur Rochman menambahkan, proses penyelidikan yang dilakukan sudah berjalan tiga bulan dan ditemukan indikasi awal minimal dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan.

“Jumlah saksi yang sudah diperiksa ada sekitar 10 orang saksi yang masih digali informasinya. Kemudian dalam proses penyelidikan juga ditemukan 37 dokumen, serta sudah mengunci dugaan kerugian awal yang dilakukan inspektorat sebagai lembaga auditor yang diberikan wewenang Undang-Undang untuk melakukan audit atas permintaan kami bersifat invstigatif,” papar Zainur.

Pada 24 januari 2017, tambah Zainur, pihaknya membuat Laporan Hasil Penyelidikan (Laphaslid) yang dilaporkan kepada pimpinannya yang ditembuskan hingga Kejati, mengingat dirinya sudah memegang dokumen, saksi dan keterangan ahli.

Kata Zainur, setelah proses Laphaslid selesai, pada 28 Februari 2017 keluar Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dalam proses kewenangannya melekat bersifat memaksa dan subyektif, seperti melakukan pemeriksaan saksi, mengambil dokumen, penyitaan dan penangkapan serta penggeledahan.

“Dalam proses penyidikan, kami telah menerbitkan surat pemanggilan sebanyak 21 dan hanya 14 yang hadir. Kemudian juga melakukan pengambilan 60 dokumen yang akan digunakan sebagai bukti dipersidangan nantinya. Sedangkan proses lainnya dirinya juga melakukan komunikasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara,” akunya.

Terkait pemberitaan kuasa hukum Kades Cimara yang menyatakan clear dan clean tentang dugaan penyelewengan ADD tersebut, Zainur meminta kepada semua wartawan untuk melakukan konfirmasi kepada pihak inspektorat.

Demikian juga terkait pernyataan penasehat hukum Kades Cimara yang meminta Kejari Kuningan untuk turun langsung ke lapangan mengecek kebenaran dugaan penyimpangan tersebut, Zainur meminta agar penasehat hukum tidak mengintervensi.

“Lawyer jangan mendikte kami sebab proses yang kami lakukan sudah cukup lama dalam melakukan penyelidikan hingga penyidikan. Mau turun atau tidak sudah jelas bagian dari strategi kami, yang terpenting tujuan yang dicapai ada. Terbukti kami sudah mendapat apa yang kami butuhkan berupa dua alat bukti,” kata Zainur.

Ditanya siapa yang terindikasi, Zainur masih enggan menyebutkan nama maupun inisial dan hanya menyatakan saat ini masih proses penyidikan.

“Untuk tersangka masih kita kantungi namanya, nanti pada waktunya kita umumkan. Yang terpenting biarkan proses penyidikan ini berjalan professional dan proporsional, sehingga tidak ada intervensi dari manapun,” ucap Zainur.

Ditanya terkait total anggaran Desa Cimara yang sedang diperiksa yaitu tahun 2015 dan 2016, Zainur menyebutkan, total anggaran tahun 2015 sekitar Rp 844 juta, kemudian pada 2016 sekitar Rp 1,2 miliar.

Lalu ditanya kenapa proses penyelidikan berjalan di tahun 2016 sedangkan pada tahun tersebut sedang masih berjalannya anggaran, Zainur mengaku sempat menunda penyelidikan agar tidak menganggu proses penyerapan anggaran.

“Penyelidikan kan sampai keluar tiga kali surat dan sempat kita pending pada Desember 2016, dilanjutkan pada 24 januari 2017 sudah keluar hasilnya,” ungkap Zainur.

Terkiat jumlah kerugian negara, Zainur tetap enggan menyebutkannya. Ia hanya menyatakan, kerugian awal sudah dikunci. 

“Masalah audit tanya ke inspketorat, sebab kita sudah minta kerugian awal bukan akhir. Nanti kalau sudah waktunya kita akan buka, yang pasti ratusan juta,” kata Zainur.

Pasal yang disangkakan, meskipun belum ada nama tersangka walau sudah pada tahap penyidikan, Zainur menyebutkan pasal 2 ayat 1, pasal 3 atau pasal 8 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. (Ali)

Loading Komentar....
loading...