fajarnews

DPMPTSP Tak Berani Cabut Tower Protelindo

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 19 April 2017 | 07:25 WIB

Vian
Spanduk-spanduk penolakan keberadaan tower yang dioperasikan oleh PT Protelindo di RW 11 Sidamulya Selatan Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.*

Fajarnews.com, CIREBON- Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Perlayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon, Asep Gandana membenarkan sikap RW 11 Sidamulya Selatan, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang tidak memberikan perpanjangan izin operasi tower yang dibangun PT Protelindo.

Dikatakan Asep, pihaknya telah menerima laporan tersebut sejak dua tahun lalu dan sudah sering melakukan musyawarah yang meinginkanagar tower itu diturunkan.

“Sebenarnya tidak ada alasan yang mendasar bagi perintah untuk mencabut izin, karena memang belum ada rekomendasi dari pihak kepolisian dan tim teknis serta instansi-instansi lain yang terkait pada permasalahan ini,” katanya saat ditemui fajarnews.com, Selasa (18/4).

Sejak 2004 sampai berakhirnya masa perizinan selama 10 tahun, kata dia, sebenarnya pihak PT Protelindo tidak perlu lagi untuk memperpanjang izin ke masyarakat karena memang tanah atau lokasi tower tersebut sudah menjadi milik PT Protelindo.

Pihaknya, kata Asep,  sudah beberapa kali mengadakan rapat teknis dengan warga RW 11, bahkan sempat dihadiri perwakilan dari Dinas Kominfo Kota Cirebon dan instansi lainnya, namun pihak  DPMPTSP belum menemukan alasan yang kuat untuk mencabut izin keberadaan tower tersebut.

“Kalau kita cabut izin tower tersebut, sejumlah tower lainnya pasti menginginkan hal yang sama.Namun di tempat lain masih bisa diselesaikan dengan sebuah kesepakatan pemilik tanah atau masyarakat itu mendapat dana konpensasi,” katanya

Untuk permasalahan di RW 11 ini, lanjut dia, perjanjian konpensasi antara PT Protelindo dengan masyarakat ini tidak menjumpai titik temu, karena tidak semua masyarakat yang ada di sekitar lokasi tower itu menolak keberadaan tower.

“Silahkan masyarakat lapor dulu ke kepolisian, nanti pihak kepolisian akan melakukan pencarian bukti secara fisik untuk dijadikan alasan pencabutan tower tersebut. Karena sampai rapat terakhir masyarakat memang belum menunjukkan bukti kuat,” katanya.

Awalnya, lanjut dia, masyarakat mengizinkan adanya tower karena ada dana konpensasi Rp86 juta. Setelah habis masa sepuluh tahun, kedua  be;ah pihak belum menemukan kesepakatan yang akhirnya masyarakat memutuskan untuk tidak memperpanjang izin tower.

“Izin warganya memang sudah dicabut, namun untuk izin pemerintah itu belum,Kalau memang warga belum puas silakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kita selesaikan di PTUN,” tegas Asep.

Hal ini, imbuhnya, menyangkut administrasi perizinan karena tidak ada pelanggaran hukum pidana atau perdata. “Karena permasalahannya hanya administrasi perizinan, peradilannya pun, ya Peradilan Tata Usaha Negara,” terangnya.

Pihak DPMPTSP, lanjut Asep, memiliki hak untuk mencabut perizinan berdasarkan rekomendasi dari tim teknis seperti Dinas DPUPR, Baperda, Kominfo dan instansi terkait.

“Kalau mereka sudah sepakat bulat dan menyatakan kesepakatan untuk mencabut tower tersebut maka akan kami cabut,” pungkasnya. (Vian)

Loading Komentar....
loading...