fajarnews

Kuasa Hukum Kades Cimara Tantang Seksi Pidsus

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 18 April 2017 | 08:45 WIB

Ali Al Faruq
Kuasa hukum Kades Cimara menunjukkan surat pemanggilan dari Kejaksaan Kuningan.*

 

Fajarnews.com, KUNINGAN- Dugaan penyimpangan anggaran dana desa tahun 2015 di Desa Cimara, Kecamatan Cibereum yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Kuningan khususnya dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) berbuntut panjang.

Kepala Desa Cimara, Umarudin yang merasa tidak melakukan penyimpangan anggaran mampu berpikir jernih dengan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ELIT yang ada di Kabupaten Kuningan.

Dalam LBH ELIT sendiri terdapat sejumlah nama yaitu Michael Billy Laluyan, Ulung Panca Arief Hasibuan dan Elit Nurlitasari serta Uun Sumirat. Meski LBH ini baru, di dalamnya merupakan pengacara–pengacara kelas ibukota di Jakarta.

Pertemuan dengan sejumlah wartawan dilakukan oleh pihak LBH ELIT bersama kliennya yaitu Kepala Desa Cimara, Umarudin, Senin (17/4) di RM. Saung Ema. Mereka merasa dipermainkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kuningan yang menunda sepihak pemeriksaan kliennya sebagai saksi.

Pasalnya, pemanggilan terhadap Kades Cimara dilayangkan dari pihak Kejaksaan Negeri Kuningan tertanggal 6 April 2017 dengan nomor : SP-101/O.2.22.4/Fd.1/04/2017 kepada Kades Cimara untuk diminta kedatangannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 ke kantor Kejaksaan Negeri Kuningan menghadap empat orang jaksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana Desa Cimara, Kecamatan Cibereum tahun anggaran 2015 dan 2016. Hal itu berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor : PRINT-143/O.2.22/Fd.1/02/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Dengan catatan membawa dokumen asli Perdes tahun 2015 dan 2016; LPJ tahun 2015 dan 2016 ; RAB kegiatan tahun 2015 dan 2016 ; Pembentukan BUMDes Tahun 2015 dan 2016; buku–buku keuangan bendahara; bukti kegiatan/kwitansi; dokumen tanah aset desa/bengkok dan dokumen lainnya terkait pemeriksaan. Surat pemanggilan tersebut ditandatangani oleh Kasi Pidsus M. Zainur Rochman.

Sebelum tiba waktu pemanggilan Kades Cimara meminta bantuan kepada LBH ELIT yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta waktu satu pekan untuk menunda pemanggilan dan disetujui oleh jaksa terkait.

Dan setelah satu minggu, dari pihak LBH menyatakan sudah siap melakukan pendampingan terhadap kliennya namun ketika dikonfirmasi dari pihak kejaksaan justru belum siap dan meminta untuk menunggu pemanggilan berikutnya.

Hal itulah yang membuat kuasa hukum Kades Cimara merasa kecewa dengan pihak Pidsus yang justru terkesan menunda sepihak. Padahal dari pihak LBH sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan investigasi langsung di lokasi seperti yang dipradugakan terhadap penyimpangan anggaran tersebut.

Salah seorang kuasa hukum, Ulung Panca Arief Hasibuan menyebutkan bahwa kasus kliennya sebenarnya sudah tidak ada kesalahan mengingat data yang didapat pemeriksaan regular dari Inspektorat dinyatakan clear/bersih. Dan kenapa tiba–tiba kasus tersebut muncul, baginya sangat aneh.

“Kalaupun ada laporan sah-sah saja, tapi saya ingin penegak hukum khususnya Kejaksaan jangan membodoh–bodohkan masyarakat, menakut–nakuti masyarakat. Padahal panggilan awal kita sebagai kuasa hukum sudah meminta waktu dan disetujui, tapi kok sekarang belum ada panggilan ulang apa itu maksudnya,” kata Hasibuan.

Terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa itu, Hasibuan menyebutkan bahwa pihaknya meminta waktu satu minggu bukan karena banyak kesibukan, melainkan harus investigasi awal yang didugakan oleh pihak Kejaksaan.

“Dan ternyata setelah kita kelapangan semua bentuk fisiknya ada, jalan ada, bangunan ada, apanya yang dikorupsi kan lucu, bahkan hasil pemeriksaan inspektorat juga tidak ada masalah,” jelas Hasibuan. 

Hasibuan mengaku berani diadu dengan orang kejaksaan mengingat penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan sudah keluar dari prosedur, yaitu tidak turun terlebih dahulu kelapangan mengecek kebenaran dan hanya duduk dibelakang meja melakukan pemanggilan dengan seenaknya.

“Turun kelapangan, baru boleh orang kejaksaan ngomong gede. Jangan hanya manggil–manggil tanpa memeriksa di lapangan, secara hukum kita harus melihat fakta yang ada, jika ada laporan harus cek kelapangan itu yang benar,” kata Hasibuan dan diamini oleh Kades Cimara bahwa dari pihak kejaksaan belum ada yang datang mengecek kelapangan.

Sementara itu, seorang rekannya lagi Michael Billy Laluyan menyebutkan peran LBH disini untuk membantu sekaligus membela hak–hak hukum setiap warga Negara. Dan dengan adanya LBH yang melakukan pendampingan.

“Kita di sini untuk membela hak hukum klien kita, jika memang tidak terbukti dan pihak kejaksaan mempersulit maka kita bisa tuntut balik, tapi kita lihat dahulu prosesnya nanti,” ujar Billy.

Sementara itu, dari pihak Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kuningan ketika berusaha dihubungi nomor telepon yang pernah diberikan kepada wartawan tidak diangkat, meskipun dalam keadaan aktif. (Ali)

Loading Komentar....
loading...