fajarnews

DPRD Kota Cirebon Gelar Rapat Paripurna Lima Raperda

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 18 April 2017 | 11:45 WIB

Hasan Hidayat
Fraksi PAN menyampaikan jawaban pada rapat paripurna raperda di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (17/4).*

 

Fajarnews.com, CIREBON- DPRD Kota Cirebon menggelar rapat paripurna dengar pendapat Wali Kota Cirebon terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa DPRD Kota Cirebon dan jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Cirebon di Gedung DPRD Kota Cirebon, Senin (17/4). Rapat tersebut turut dihadiri beberapa dinas terkait.

Raperda yang diprakarsai DPRD Kota Cirebon adalah raperda tentang gelar kehormatan, warga kehormatan dan penghargaan daerah di lingkungan kerja Pemerintah Kota Cirebon.

Selanjutnya raperda tentang penyelanggaraan kearsipan, raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, raperda tentang pencegahan dan peningkatan terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis mengatakan, dalam rapat paripurna lima raperda tersebut  fraksi-fraksi telah menyampaikan padangan-pandangan umumnya, kemudian dirinya selaku kepala daerah telah memberikan jawaban. Menurutnya, dari faraksi-fraksi di DPRD mengharapkan rancangan peraturan daerah ini dibuat secara baik dan terencana karena perda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Prosedur pembuatannya itu harus bagus, materi-materinya akan dibuat kajian secara bersama-sama sehingga baik sanksi maupun aturan yang lainnya itu tidak membingungkan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, agenda rapat paripurna saat ini yakni pandangan fraksi-fraksi perihal lima raperda yang disampaikan wali kota beberapa waktu yang lalu, kemudian wali kota juga menyampaikan jawaban.

“Dari fraksi telah disetujui, kita akan membuat tiga pansus dari lima raperda itu, Komisi A ada satu pansus, Komisi B dua digabungkan dan Komisi C juga dua digabungkan, kemudian dalam paripurna terdekat penetapan pansus, kemudian pembahasan, lalu konsultasi, kemudian fasilitasi gubernur,” paparnya.

Ditambahkannya, semua raperda tersebut mendesak, semua akan selesai dalam waktu bersamaan, dengan target paling lama dua bulan. (Hasan Hidayat)

Loading Komentar....
loading...