fajarnews

Nelayan Sulit Mengurus SIPI, Presiden Diminta Turun Tangan

Redaksi : Iwan Surya Permana | Selasa, 18 April 2017 | 14:45 WIB

Agus Sugianto
Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq.*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq meminta Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengharuskan nelayan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kebijakan tersebut dinilai hanya menyengsarakan nelayan terlebih nelayan dipersulit untuk mengurusnya. “Sebenarnya persoalan Ini sudah beberapa kali dibicarakan dengan Ibu Susi Pudjiastuti, dan  suara keras sudah disampaikan termasuk dari wilayah Cirebon Indramayu,“ ungkap Mahfudz Siddiq ketika ditemui di sela kegiatannya di Indramayu belum lama ini.

Dikatakannya, menyikapi persoalan ini, DPR sendiri sudah tidak tahu harus dengan cara seperti apa untuk menyelesaikannya, padahal fakta-fakta sudah disampaikan, kasus-kasus juga sudah dilaporkan dari berbagai tempat dan memang harus presiden yang ambil langkah terobosan.

“Presiden harus berbicara dan harus mendapat Informasi langsung tentang apa yang terjadi faktanya sekarang upaya untuk menertibkan  proses kapal-kapal ikan hanya menciptakan masalah baru bagi para nelayan,” ujarnya.

Mengenai persoalan pengurusan SIPI ini, kata Mahfudz, Menko Maritim sudah angkat bicara tetapi dari KKP masih tetap belum mengubah kebijakannya, bahwa ini problem yang harus diatasi jangan sampai kehati-hatian dari KKP itu justru malah menyudutkan para nelayan.

Menurutnya, jika Susi punya problem dengan birokrasinya entah apa yang tidak dipercaya Susi jangan sampai kemudian dia menciptakan mekanisme baru, prosedur baru yang justru menjadi masalah baru lagi, jangan sampai ingin menyelesaikan tapi dengan memunculkan masalah baru.

“Karena  nyatanya banyak nelayan yang tidak bisa melaut dan takut melaut dan sebagian sudah berhadapan  proses hukum,” ungkapnya.

Mengenai nelayan yang ditangkap karena illegal fishing, pihaknya pun akan membantu berkomunikasi juga dengan KKP agar ada tindakan-tindakan yang sifatnya lebih membantu nelayan, karena nelayan ini bukan tidak mengantongi surat izin tetapi surat izinnya sudah diproses sudah satu tahun belum selesai dia masih pegang surat izin yang lama, sehingga dia sebenarnya tidak bisa disebut illegal fishing.

“Orang yang melaut dengan hanya membawa surat pendaftaran perpanjangan izin ini tidak bisa diperlakukan seperti orang yang berlayar tanpa ijin dan illegal fishing,” ungkapnya.

Mengenai surat izin yang relatif lama, pihaknya menilai bahwa KKP membuat satgas khusus untuk melakukan verifikasi dan itu butuh waktu yang lama, padahal dari dinas di kabupaten sudah memberikan rekomendasi.

Kalau birokrasi ini dipercaya, kata Mahfudz, cukup dengan adanya rekomendasi dari dinas kelautan kabupaten menteri mengambil keputusan perpanjangan izin itu, tapi ini kan enggak dilakukan, masih diturunin tim satgasnya yang harus mencover se-Indonesia.

“Masa kita harus membiarkan nelayan tidak melaut hampir satu tahun cuma karena menunggu izin dan ketika harus mencukupi keluarga akhirnya berlayar kemudian dianggap ilegal fising ini kan sama saja kebijakan yang membuat masyarakat menderita,” tandasnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...