fajarnews

Nelayan Pantura Indramayu Ancam Demo Istana

Redaksi : Iwan Surya Permana | Rabu, 12 April 2017 | 11:45 WIB

Agus Sugianto
Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Indramayu, Kajidin.*

 

Fajarnews.com, INDRAMAYU- Menyusul sulitnya mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), nelayan pantura Indramayu berencana akan melakukan aksi unjuk rasa secara terus menerus di Gedung Istana Jakarta.

“Kita akan melakukan aksi secara terus menerus di Istana bersama para nelayan dan juragan serta ABK jika tuntutan kami mengenai SIPI ini tidak digublis,” ungkap Ketua Serikat Nelayan Tradisional Kabupaten Indramayu, Kajidin kepada fajarnews.com, Selasa (11/4).

Menurutnya, aksi ini dilakukan agar publik khususnya pejabat pejabat di pemerintah pusat serta presiden tahu mengenai persoalan nelayan di Indonesia ini seperti apa. Kalaupun dengan cara-cara yang santun dan dialog tidak ketemu.

“Sehingga, saya rasa tidak ada alasan lagi bahwa presiden tidak mendengar dan tidak tahu persoalan nelayan serta masalah yang sesunggunya terjadi pada nelayan,” jelasnya.

Dia mengatakan, para nelayan yang tidak mampu mengais rejeki yang lebih besar di perahu-perahu kecil berharap bisa bekerja di kapal-kapal besar dengan sistem bagi hasil sehingga para nelayan ini bisa mencukupi kebutuhan ekonominya dan hasilnya satu orang  bisa menghasilkan Rp 30-40 juta. Tapi nyatanya, pemerintah membuat aturan yang tidak pro kepada nelayan.

“Ada apa dengan pemerintah, maunya apa, kan seperti itu,” tanya dia.

Ditambahkannya, dengan adanya kebijakan mengenai SIPI ini banyak para nelayan di daerah yang menganggur. Adapun para nelayan kemudian lari ke nelayan tradisional itu pun hanya mampu menutupi kebutuhannya sehari-hari.

“Di Indramayu ini ada sekitar  20 persen dari 400 kapal di atas 30 GT, namun jika kondisi ini terus menerus terjadi dalam beberapa bulan ke depan tidak menutup kemungkinan semua kapal di Indramayu tidak beroperasi,” jelasnya.

Sementara itu, akibat dari ketidakjelasan waktu pembuatan SIPI, selain berdampak pada banyaknya nelayan yang tidak melaut, juga berujung kepada penurunan pendapatan retribusi yang akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jelas sekali produktifitas ikan turun, karena nelayan banyak yang mangkrak. Bahkan ada sekitar 12 kapal di satu juragan yang tidak berlayar," ujar Sudarto, Ketua Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra.

Oleh karena itu, pihaknya jelas akan sangat mendukung langkah nelayan yang akan mendatangi langsung kantor KKP di Jakarta. Dengan harapan persoalan  yang selama ini menimpa nelayan segera ada titik terang.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Indramayu, Hakim menuturkan, Diskanla sependapat dan  sangat mendukung langkah dari para nelayan yang ingin pergi ke kantor KKP di Jakarta.

"Meskipun kami merupakan bawahan KKP, sehingga perwakilan Ibu Susi di Indramayu adalah kami, oleh karenanya akan mendampingi nelayan yang ingin mendatangi KKP," ujarnya.

Dia menuturkan, mengenai satgas yang dianggap krusial dalam proses pembuatan SIPI, pihaknya tidak bisa berbuat lebih meskipun dokumen pengajuan SIPI sudah lengkap, pasalnya satgas itu pula yang memberikan rekomendasi hingga restu dalam mengeluarkan SIPI. "Dokumen harus dibereskan, jangan ke je Jakarta jika dokumen tidak lengkap," terangnya. (Agus Sugianto)

Loading Komentar....
loading...